Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Manokwari, TP – Penyidik Satreskrim Polres Manokwari telah melengkapi dan dinyatakan lengkap (P. 21) berkas perkara kasus dugaan illegal logging atas tersangka, BK, HL, dan MN oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari.

Published in Papua Barat

Jhon Gobai Jadi Saksi Kasus Penahanan Ratusan Konteiner Kayu Ilegal



Jayapura, - Anggota Komisi II DPR Papua, John NR Gobai menilai negara hanya menganakemaskan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dari pada stakeholder yang lain.

Published in Headline

Manokwari, TP – Kasus dugaan illegal logging yang terjadi di Km. 14, Kampung Wesiri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, sudah mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Intinya, berbagai kalangan mendesak kasusnya segera dituntaskan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Published in Papua Barat

Manokwari, – Direktur Jaringan Advokasi Kebijakan dan Anggaran (Jangkar) Papua Barat, Metuzalak Awom, SH berharap pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari menjelaskan ke publik tentang penanganan kasus dugaan illegal logging di Kampung Maisepi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari.

Published in Papua Barat

Akwan: Jangan Bermain-main dengan Kasus

Minggu, 24 September 2017 23:45

Manokwari, – Mandegnya kasus dugaan illegal logging dengan tersangka RA dan LA kurang lebih 7 bulan lamanya, apalagi kedua tersangkanya tidak ditahan, menjadi sorotan Sekretaris Rumah Bantuan Hukum Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan.

Published in Papua Barat

Manokwari,– Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH menyayangkan sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari yang tak kunjung melimpahkan perkara dugaan kasus illegal logging ke Pengadilan Negeri (PN) Manokwari.
Ia menerangkan, di dalam KUHAP sudah jelas bahwa ketika perkara dilimpahkan ke kejaksaan, maka jaksa membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan.
Dirinya menilai, tidak ada petunjuk atau alasan lain, sehingga jaksa tidak meneruskan suatu perkara ke pengadilan. Apalagi, ungkap Warinussy, perkara itu sudah dinyatakan lengkap (P. 21) dan dilakukan serah terima tersangka bersama barang bukti dari penyidik kepolisian ke jaksa.
“Jadi, tidak ada alasan menurut saya. Terkecuali, ada kepentingan negara, sehingga ada hak mereka untuk men deponering suatu perkara. Itu pun sudah jelas diatur dalam KUHAP,” papar Warinussy kepada Tabura Pos di PN Manokwari, belum lama ini.
Ditegaskannya, perkara illegal logging atau perkara pidana umum lain, tidak ada alasan yang kuat untuk men-deponering perkara tersebut.
“Lanjutkan saja ke pengadilan, biarkan saja proses hukum yang mengadilinya. Kalau tidak pernah dilimpahkan, nanti masyarakat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya, apakah kejaksaan masuk angin atau apa, karena publik punya hak untuk menilai,” jelasnya.
Jika public menilai seperti itu, Warinussy mengatakan, dia selaku penegak hukum sangat menyesalkan tindakan yang hanya dilakukan untuk kepentingan oknum tertentu, akhirnya mencoreng wajah kejaksaan sebagai lembaga yang patut dihormati dan disanjung.
“Seharusnya oknum-oknum itu dibersihkan dari kejaksaan supaya ditempatkan jaksa-jaksa yang handal, mempunyai komitmen dan integritas mengutamakan penegakkan hukum dalam tugasnya,” ujar Warinussy.
Serupa dengan perkara ini, beber Warinussy, dimana dirinya dulu sempat menyurati Kasie Pidum Kejari Manokwari ketika dijabat Irna I. Ratih, SH.
“Perkara klien saya, kasus dugaan penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan, sudah dinyatakan lengkap, tapi kejaksaan seperti membiarkan dengan tidak mendesak kepolisian segera melimpahkan tersangka dan barang bukti. Menurut saya, dalam hal-hal seperti inilah yang harus diawasi Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Papua,” ujar Warinussy.
Mengenai perkara dugaan illegal logging yang belum dilimpahkan ke pengadilan dan perkara kliennya, Warinussy menilai, Kasie Pidum yang lama maupun yang baru, harus bertanggung jawab dan harus membuat laporan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada atasan maupun publik melalui pertanyaan wartawan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manokwari, Agus Joko Santoso, SH mengaku tidak mengetahui jika anak buahnya menangani kasus illegal logging yang dilimpahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat, beberapa bulan lalu.
“Illegal logging? Malah baru tahu saya. Nanti saya tanyakan Kasie Pidum,” singkat Kajari Manokwari yang dikonfirmasi Tabura Pos di Kantor Kejari Manokwari, Senin (19/6).
Berdasarkan catatan Tabura Pos, penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan illegal logging ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari untuk ditindaklanjuti ke Pengadilan Negeri (PN) Manokwari sejak 24 Februari 2017.
Sejak Februari 2017 hingga Juni 2017 atau 4 bulan lebih, kasus ini tak kunjung dinaikkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Manokwari ke PN Manokwari untuk disidangkan.
Padahal, penyidik Ditreskrimsus sudah melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka RA dan LA ke Kejari Manokwari, Jumat, 24 Februari 2017. Kedua tersangka yang sudah dilimpahkan penyidik, juga tidak ditahan, padahal ancaman hukumannya cukup tinggi.
Kedua tersangka diduga terlibat dalam kasus illegal logging jenis kayu olahan di Kampung Masiepy, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dengan jumlah barang bukti kayu sebanyak 79,15 meter kubik.
Tersangka RA dan LA dijerat dengan pidana Pasal 94 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan. Dalam pasal tersebut, ancaman hukuman pidananya, paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10 miliar dan paling banyak Rp. 100 miliar. [PRT-R1]

Published in Papua Barat