Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Setiap SKPD Wajib Susun IKU

Jumat, 07 Juli 2017 02:13

JAYAPURA,- Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap tahun bagi seluruh SKPD.
Demikian penegasan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi Papua Daniel Pahabol,S.Pd kepada wartawan di Auala Kominfo Papua, Kamis (6/7) kemarin.
Ia mengungkapkan,  untuk mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
‘IKU  adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD. Dengan demikian SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat menyusun dan menetapkan IKU dengan baik. Sebab IKU ini merupakan program untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyusunan program kerja,” jelasnya.
Ia menjelaskan, hal ini sesuai amanat Peraturan Presiden untuk memujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diperlukan data Program, Kegiatan dan Anggaran pada Indikator Kinerja Utama.
“Untuk itu SKPD diwajibkan melakukan pencermatan atas Program dan Kegiatan serta mengisikan anggaran pada SKPD yang bersangkutan yang mendukung IKU provinsi Papua,” jelasnya.
Dikatakannya, kegiatan IKU bertujuan untuk menentukan atau menyusun pokok-pokok kerja suatu SKPD yang menjadi tugas prioritas harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
“Harus dilaksanakan dalam triwukan, I, II, III dan IV, dimana indicator ini mengukur tugas-tugas pokok yang dilaksanakan oleh kepala SKPD serta stafnya yang harus paling utama melaksanakan dalam SKPD tersebut,” ucapnya.
Dimana kata Daniel Pahabol, IKU ini menopang semua aktifivitas pemerintah provinsi. hal ini berhubungan dengan pemeriksaan penggunaan anggaran. Yang nantinya akan mendapat penilaian dari pemerintah pusat
“Saya berharap kepada peserta kegiatan ini agar dapat menguasai IKU, sebab kendala yang dialami setiap tahun adalah peserta yang mengikuti IKU setiap tahun pindah ke SKPD lain yang menyebabkan SKPD kekurangan staf yang menguasai IKU,” harapnya.
Sementara setiap SKPD dan OPD diharapkan mempunyai staf yang memiliki skill pada bidang tertentu untuk menopang kepala SKPD dalam tugas penyusunan IKU atau LAKIP setiap tahun. “Dimana laporan IKU dari 51 SKPD di lingkungan pemprov Papua akan menopang pemerintah provinsi,” tambahanya. (Bams)

Published in Info Papua