Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Manokwari, TP – Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (HAM PBB), Zeid Ra'ad Al Hussein berkunjung ke Jakarta, Indonesia, 4-7 Februari 2018.

Published in Papua Barat

Jayapura, Penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia yang diduga keras melibatkan negara melalui aparat keamanan dari TNI dan Polri sepanjang lebih dari 50 tahun ini segera didorong untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional dibawah pengawasan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations General Assembly) yang berkedudukan di New York-Amerika Serikat.
Demikian dikatakan  Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Christian Yan Wainarussy dalam keterangan persnya yang diterima redaksi semalam.
Lanjutnya, posisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan kewenangannya yang amat sangat terbatas di dalam Undang Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
Kewenangan Komnas HAM di dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM hanya sebagai penyelidik semata.
Oleh sebab itu, Komnas HAM tidak memiliki legitimasi hukum yang cukup kuat untuk mendesak dan memastikan bahwa sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang berat dapat dibawa dan diadili di pengadilan HAM yang adil dan bebas serta imparsial.
"Ini disebabkan karena segenap hasil penyelidikan Komnas HAM masih akan diperiksa dan disidik ulang oleh lembaga lain semacam kejaksaan agung yang memiliki kewenangan "super" yaitu sebagai penyidik dan sekaligus sebagai penuntut umum dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat secara hukum," ujarnya.
Dengan demikian maka harapan bagi rakyat Papua, khususnya Orang Asli papua (OAP) sebagai warga negara untuk memperoleh keadilan dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM di bawah yuridiksi negara Indonesia sangat sulit dan akan tidak mungkin dicapai hingga jangka waktu lebih dari 10 tahun ke depan.
Oleh sebab itu berdasarkan kondisi keterbatasan kewenangan pada Komnas HAM dan tidak adanya komitmen politik yang jelas dari Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dewasa ini.
Dengan demikian maka salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh rakyat Papua adalah membawa persoalan pelanggaran HAM yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun di tanah Papua dan senantiasa membawa korban jiwa dan harta benda para rakyat Papua ke jalur internasional dibawah pengawasan majelis umum PBB.
LP3BH Manokwari menghimbau segenap komponen masyarakat sipil di Tanah Papua, termasuk lembaga keagamaan (gereja) dan organisasi masyarakat sipil (LSM) serta mahasiswa dan pemuda bahkan kelompok resisten untuk bersama mendorong langkah penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua melalui mekanisme hukum internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Pasal 6 dan Pasal 7.

Published in Papua Barat