Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

SENTANI - Kantor Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura pada senin (11/3/19) pagi, dipalang oleh keluarga pemilik hak ulayat yakni Ondoafi Kampung Yahim, Alberth Felle. Daud Felle yang merupakan adik dari Alberth Felle didampingi puluhan warga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk membayar hak ulayat atas tanah yang sekarang digunakan sebagai kantor distrik tersebut yang jumlahnya mencapai Rp 6 milyar.

Published in Kabupaten Jayapura

Lahan Terminal Wosi Diukur Ulang

Sabtu, 09 Maret 2019 11:50

Manokwari, TP – Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Manokwari bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat dan BPN Kabupaten Manokwari bersama aparat kepolisian dan pemilik hak ulayat melakukan pengukuran ulang lahan Terminal Wosi.

Published in Papua Barat

JAYAPURA,-  Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membiayai pembebasan lahan pembangunan jalan ring road Jayapura.

Published in Info Papua

   Jayapura,- Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (Pokja Adat MRP) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat adat suku Eha dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua atas sengketa tanah adat di kompleks Poltekkes dan Bapelkes di Padang Bulan, Kel. Hedam, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Published in Sosial & Politik

Manokwari, TP – Meski sudah mengetahui adanya rencana pelebaran badan jalan di Jl Esau Sesa, oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, namun sejumlah masyarakat, masih ada yang melanjutkan pembangunan.

Published in Papua Barat

    Jayapura,- Sesuai dengan pengaduan masyarakat adat suku Eha atas kepemilikan hak ulayat tanah adat di kompleks Poltekkes Kemenkes Jayapura dan Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Padang Bulan, Kel. Hedam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (Pokja Adat MRP) turun untuk melihat langsung dimana lokasi persoalan tanah adat milik masyarakat suku Eha tersebut, Jumat (8/2/2019).

Published in Kota Jayapura

Manokwari, TP – Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kabupaten Manokwari mengaku ada kendala yang dihadapi dalam pembangunan Terminal Wosi. Kendala itu yakni mengenai hak ulayat beberapa meter lahan di lokasi terminal tersebut.

Published in Papua Barat

NABIRE - Hingga pembangunan tahap II dermaga atau pelabuhan di Kampung Mambor Distrik Moora, keluarga besar Singgamui dan Keluarga besar Manuaron selaku pemilik hak ulayat atas tanah yang digunakan pembangunan pelabuhan mengaku belum menerima dana imbalan ganti rugi atas tanah tersebut.

Published in Papua Tengah

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan memanggil pemilik hak ulayat lokasi pembangunan stadion Papua Bangkit.  Hal itu terkait tuntutan masyarakat adat Ohee untuk ganti rugi tanah seluas 8 hektar di lokasi tersebut.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Masyarakat adat Ohee pemilik tanah ulayat menuntut pemerintah provinsi Papua menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah seluas 8 hektar di stadion Papua Bangkit  yang berlokasi di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura itu.

Published in Sosial & Politik

Halaman 1 dari 6