Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Manokwari, TP - Menyikapi adanya keluhan masyarakat terkait dengan kotor dan tidak terurusnya kebersihan dan perawatan Situs Pulau Mansinam, Gubenur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, mengungkapkan kebersihan Situs Pulau Mansinam akan menjadi perhatian serius baginya.
“Pulau Mansinam ini kan Pulau bersejarah masuknya Injil di tanah Papua, untuk itu pemeliharaan situs yang dibangun disana dan pembersihannya harus dilakukan,” Kata Dominggus, kepada Wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/7).
Untuk perawatan Situs Pulau Mansinam, ditegaskan Dominggus, pihaknya akan tetap memberdayakan masyarakat yang hidup di Pulau Mansinam, agar sekaligus dapat meningkatkan ekonomi mereka.
Menurut Dominggus, terkait dengan terhentinya pekerjaan perawatan Situs Pulau Mansinam, Dominggus mengaku dirinya belum mengetahui jelas hal itu, karena masa kepemimpinannya yang baru saja berjalan.
Meski Demikian, dikatakan Dominggus, dalam waktu dekat pihaknya akan mengevaluasi kembali terhentinya pekerjaan perawatan Situs Pulau Mansinam, agar secepatnya dapat kembali dilanjutkan. [BOM]

Published in Papua Barat

Manokwari,– Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyatakan, dirinya akan melarang pemasukkan dan peredaran minuman keras (miras) di wilayah Provinsi Papua Barat.
“Peraturan daerah tentang miras sebelumnya sudah ada, ini yang akan kita dukung,” ujar Mandacan kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/7).
Menurut mantan Bupati Manokwari ini, pihaknya akan memanggil para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua Barat untuk merumuskan perda anti miras untuk mencegah masuknya miras ke Papua Barat.
Ia menegaskan, apa yang sudah ditetapkan Pemprov Papua Barat melarang peredaran miras, akan diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat.
Di samping itu, Mandacan menegaskan, lokalisasi, tempat hiburan malam, dan panti pijat akan segera ditutup jika melanggar aturan.
“Sambil berjalan, kita akan melakukan evaluasi terhadap tempat-tempat tersebut, untuk mengetahui izinnya. Kalau itu bertentangan, kita akan ambil langkah tegas,” tukas Mandacan.
Namun, kata dia, sebelum mengambil langkah tegas, pihaknya terlebih dahulu akan mengkaji dampak dari penutupan lokasi-lokasi itu agar tidak merugikan pihak mana pun. [BOM-R1]

Published in Papua Barat

 

JAYAPURA,-  Gubernur Papua Lukas Enembe dengan tegas mengatakan bahwa, pekerjaan yang bermasalah pada salah Kepala Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD), maka kepala SKPD nya yang harus bertanggungjawab.
Ia mencontohkan, kasus pembangunan jalan ruas Kemiri – Depapre sepanjang 24 km yang merugikan negara Rp42 miliar sebagaimana hasil pemeriksaan BPK, kembali dialamatkan kepadanya padahal dirinya bukan sebagai pengguna anggaran.

Published in Info Papua