Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

GNPK RI Papua Akan Temui KPK

Selasa, 04 Juli 2017 23:00

JAYAPURA,- Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua AKAN mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan koruspi (KPK) guna mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus Korupsi ruas jalan Kemiri-Depapre yang merugikan negara hingga Rp 42 Milyar.
 Hal ini disampaikan Ketua GNPK RI Provinsi Papua, Jackson Ikomou, saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Senin (3/7) sore.
 Menurutnya hal yang akan dilakukan guna mempertanyakan sejauh mana penanganan perkara yang menjerat MK dan DM atas dugaan proyek yang merugukan Negara hingga millyaran Rupian tersebut.
“Kami dengan tegas minta kepada pihak penyedik KPK untuk segera membongkar atau mencabut kasus tersebut hingga akar-akarnya, karena kelompok koruptor itu adalah maling rakyat yang  benar-benar merugikan keuangan negara dalam jumlah besar,” tegasnya.
Jackson mengaku LMPK RI Papua akan menemui Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Dedie A Rachim untuk mempertanyakan kasus ini.
“Rencananya dalam pekan ini kami akan ke KPK untuk mendengar langsung sejauh mana kasus ini di usut. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kami harap KPK bisa menyelesaikan dengan cara luar biasa perkara korupsi yang ada di Papua,” tegasnya.
Menurut Jackson, jika KPK tidak usut kasus terebut, maka kepercayaan rakyat Papua terhadap KPK akan luntur. Dengan demikian KPK segara ungkap secara terbuka oknum-oknum  yangikut terlibat dalam memeperkaya dirinya melalui uang negara.
“Saya harap KPK membentuk Tim khusus di Tanah Papua, yang membantu kerja KPK di Tanah Papua. Sehingga KPK bisa melihat dan mamantau jalannya pembangunan di Papua. Kami sebagai aktivis anti korupsi tentunya akan mendukung KPK,” katanya.

Jackson menilai, kegagalan menggunakan anggaran negara jalan Depapre-Kemiri adalah bukti pemerintah Provinsi Papua melalui OPD Dinas Perkerjaan Umum sangat gagal dalam menjalan roda birokrasi di bidang inspratruktur.
“Mereka (Koruptor-Red) adalah maling-maling rakyat yang harus dibongkar dan dituntaskan secara luar biasa. Kami sebagai pimpinan Organisasi Masyarakat (ORMAS) punya perang untuk mendesak agar dibongkar secara mendalam, itupun berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 1999 Tetang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya
Jackson berharap, KPK tak takut atas ancaman yang dilontarkan pemimpin Papua, sehingga mengganggu kerja profesional penyelidikan KPK.
“Kalau dianccam, harusnya KPK bisa eksekusinya. Karena penyataan mereka adalah bukti tidak merasa memiliki tanah Papua sebagai tanah airnya. Kalau perang. Siapa yang mau perang. Seluruh aparatur pemerintah atau rakyat. Kalau rakyat tidak mungkin akan melakukannya, guna membela koruptor. Kalau aparatur pemerintahan, tidak mungkin. Karena mereka juga alat negara. Jadi sebenarnya yang menyampaikan saja yang akan berperang sendiri. Jadi KPK tak perlu takut,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kesatuan Anak Adat Papua (KAAP), Fransiskus Magai meminta agar KPK transparan dalam mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Kemiri-Depapre yang telah menelan kerugian negara senilai Rp. 42 Miliyar dengan menetapkan mantan Kadis PU Papua, Maikel Kambuaya dan Direktur BEP David Manibui sebagai tersangka.
“KPK harus bekerja secara profesional dengan mengadakan pengembangan kasus secara transaparan dan objektif guna mengetahui kemana aliran dana dan siapa saja yang menikmati dana tersebut,” katanya.
Fransiskus menilai, Maikel Kambuaya yang saat itu menjabat sebagai Kadis PU Provinsi Papua hanya sebagai tumbal  oleh pimpinannya yang memiliki kekuasaan.
“Maikel Kambuaya hanya pelaksana atas suruhan pimpinannya. Kalau pun dia bersalah, pasti ada pihak lain yang lebih bertanggungjawab atas kerugian negara ini. Untuk itu kami harapkan KPK segera memastikan siapa mereka yang bertanggungjawab, dengan memeriksa Maikel Kambuaya secara detail. Jangan malah seakan kasus ini di bungkam,” pungkasnya.
Fransiskus mengharapkan KPK bisa mengungkap siapa dalang dibalik kasus ini, sehingga tercipta efek jera bagi para koruptor. Apalagi, di Papua sangat minim penengakan hukum terhadap para koruptor.

“Masyarakat sejauh ini terus memantau perkembangan kasus ini dan akan selalu menantikan kelanjutannya. Kami harapkan kasus ini bisa di usut sebelum pilkada serentak tahun 2018 mendatang, sehingga tak ada kecurigaan kasus ini di tunggangi oleh siapa pun,” ujarnya.
Dimana diketahui, proyek peningkatan jalan senilai Rp 89,5 miliar pada APBD-P tahun 2015 Provinsi Papya itu, telah menjerat mantan Kadis PU, Maikel Kambuaya dan David Manibui selaku pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energy Persada sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (Ridwan)

Published in Sosial & Politik