Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Manokwari,-  Anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Dominggus Sani mengatakan, berdasarkan hasil studinya dari aspek yuridis, ditemukan 47 alasan mengapa Otonomi Khusus (Otsus) Papua dinilai gagal.
Ia membeberkan, dari 47 alasan, diantaranya, Undang-Undang Otsus miskin pasal, banyak pasal dalam Undang-Undang Otsus menimbulkan multitafsir, dan banyak kebijakan yang menabrak Undang-Undang Otsus.
“Alasan berikutnya, lex specialis derogated lex generalis. Ini wilayah khusus berdasarkan asas ini, maka undang-undang yang bersifat sektoral, parkir di luar. Jangan pemerintah berdalil, ah kebijakan-kebijakan tidak diatur dalam Undang-undang Otsus, diatur oleh undang-undang lain. Tidak boleh, ini undang-undang wilayah khusus,” papar Sani kepada Tabura Pos di Kantor DPR Papua Barat, Rabu (5/7).
Di samping itu, ungkap Sani, dari 47 alasan, imigrasi spontan, pemekaran wilayah, dan meningkatkan pengidap HIV juga menjadi alasannya.
“Mengapa kita bicara HIV meningkat? Uang ini banyak, kita tidak perlu miskin guru atau tenaga pendidik. Semestinya, dengan anggaran yang cukup besar, kita punya tempat menangani HIV, tenaga pendidik dan tenaga medis yang terampil. Tapi hari ini, masih ada banyak guru kontrak di atas miliaran Rupiah,” bebernya.
Bukan itu saja, Sani menyebutkan, kalau undang-undang sudah multitafsir, dasar mana yang mau digunakan? Misalnya, lanjut dia, Perdasus tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sampai hari ini masih menjadi masalah.
“Perdasus ditolak Kemendagri, karena tidak ada dasar hukum. Padahal, Fraksi Otsus melihat pada Pasal 20 huruf f Undang-undang Otsus, ini bagian yang multitafsir. Kalau sudah multitafsir, biar mau pintar bagaimana pun, pasti akan ditolak Pemerintah Pusat. Apalagi, semua kebijakan yang diatur dalam perdasi dan perdasus, harus dikonsultasikan ke pusat,” ungkap Sani.
Ia menjelaskan, sebenarnya untuk daerah khusus, seperti Yogyakarta, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, dan Aceh, tidak dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat, karena ini kebijakan pemerintah daerah.
“Masa semua produk hukum harus dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat. Ini juga bagian dari 47 alasan Undang-undang Otsus Papua, gagal,” tambahnya.
Dicecar tentang pendekatan dalam studinya, sehingga menyebutkan 47 alasan Otsus Papua gagal, Sani mengatakan, selama menjadi anggota DPR Papua Barat, dirinya selalu turun ke kampung dan dekat mama-mama Papua yang berjualan Pinang. “Saya ingin tahu mereka punya isi hati, ternyata yang mereka pikir itu juga yang saya pikir,” tukasnya. [FSM-R1]  

Published in Papua Barat