Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 22 July, 2019 |

JAYAPURA,-  Ratusan massa yang menamakan dirinya Forum Peduli Demokrasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Jayawijaya (FPDMPMJ) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura. Rabu (5/7).    
Massa yang dipimpin Koordinator Lapangaan Markus Aroba dengan tegas menolak rencana majunya  bakal calon (balon) John Richard Banua  sebagai Bupati pada Pilkada Serentak Kabupaten Jayawijaya periode 2018 – 2023.
“John Richard Banua bukan orang asli Papua alias non Papua. jadi kami menolak John Banua untuk maju sebagai bupati Jayawijaya,”tegas Markus.
Massa yang datang mengaku bahwa selama 10 tahun John Banua sebagai wakil bupati. Tidak ada anak daeah yang mempunyai perusahaan. “Semua pengusaha bukan  anak asli daerah. Di Wamena tidak ada anak daerah yang punya perusahaan. Jadi kami tolak John Banua maju sebagai bupati,”teriaknya.
Sebab sebagai anak daerah, mereka mengklaim masih mampu memimpin. Apalagi saat ini semua masih berpatokan pada UU Otsus No. 21 tahun 2001 yang memberikan prioritas kepada orang asli Papua. bahkan massa meminta pemerintah dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enembe yang notabene Ketua DPD Partai Demokrat Papua untuk tidak memberikan dukungan kepada orang yang bukan asli Papua.
“Jangan beri rekomendasi kepada siapapun yang bukan  OAP. Kami ini membawa aspirasi perwakilan masyarakat  Jayawijaya. Mengeluh  atas isu dan image selama 10 tahun. Kami hanya minta hak kesulungan kami. Dengan meminta kepada Bapak John Banua untuk memberikan kesempatan kepada anak Putra Jayawijaya untuk memimpin. Karena beliau juga bukan orang asli Wamena,”pintanya.
Dalam pernyataan sikap  sebanyak lima poin, massa meminta kepada para pimpinan 12 partai politik di Papua untuk tidak memberikan pilihan kepada John R Banua.
Dalam aksi demo ini massa membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang diantaranya bertuliskan. Kami FPDMPMJ meminta dengan hormat angkat kaki dari Kabupaten Jayawijaya, Menolak dengan tegas JRB maju sebagai bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2018, John Richard Banua bukan anak asli Jayawijaya.
Aksi demo FPDMPMJ damai ini akhirnya diterima Sekretaris Daerah Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosinaen.
Dihadapan massa pendemo yang rata –rata kaum muda ini, Sekda Dosinaen mengatakan aspirasi yang dibawa para pemuda ini adalah hal yang kecil.
Sebagai Gubernur Papua, Lukas Enembe sejak tahun 2013 usai dilantik sebagai gubernur. Yang pertama dilakukan adalah merombak UU Otsus No. 21 tahun 2001.
“Adik – adik tau tantangan luar biasa. Kita semua yang diatas tanah ini menentang. Bagaimana kita berjuang merubah undang – undang ini. Hari ini saya harap kepada kalian yang datang, kita semua sepakat,”ujar Sekda.
Sebab usai dilantik Gubernur bersama rombongan datang ke Istana Negara di Bogor dan diterima oleh Presiden RI kala itu, Susilo Bambang Yudoyono  bersama beberapa menteri terkait. Untuk merubah UU Otsus.
Pada kesempatan itu Sekda mengatakan, keberanian seorang Lukas Enembe orang dari gunung untuk merubah undang – undang itu.
Namun diperjalanan UU Otsus sudah 15 tahun. Apa yang dilihat saat ini 77 pasal dalam undang – undang ini tidak mempunyai kekuatan apa – apa. Dimana semua diakhiri dengan kalimat akan diatur oleh perundang – undangan lainnya. Dalam artian UU Otsus tidak mempunyai kekuatan apa – apa.
Lanjutnya mengenai Perdasus tentang rekrutmen politik dan partai lokal sudah dibuat dan dibawa ke Jakarta. Saat ini  telah keluar aturan dari Mahkamah Konstitusi tentang Perdasus dan Perdasi dan Perda yang disampaikan oleh pemerintah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. Maka Mendagri tidak mempunyai hak untuk membatalkan. Karena hal ini adalah kewenangan daerah.
“Hari ini adik – adik telah membuat kami untuk Perdasi harus kita lakukan dan diaplikasikan,”tukasnya.
Sekda mengaku, dirinya telah diberi kepercayaan oleh Gubernur Papua untuk menerima aspirasi dari FPDMPMJ yang telah melayangkan surat sehari sebelumnya kepada Pemerintah Provinsi. Perihal akan dilakukan aksi demo ini.
Sekda juga mengatakan terkait permintaan massa terhadap dukungan 12 parpol. Seharusnya para pendemo ini meminta langsung kepada partai politik sendiri. Karena para pemuda ini yang dianggap mempunyai daerah atau wilayah di Wamena.
Usai menyerahkan surat pernyataan sikap. Massa yang menggunakan tiga truk meninggalkan halaman kantor gubernur dengan aman dan tertib. (Bams)

Published in Sosial & Politik