Pasific Pos | Ekbis | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua telah membentuk panitia peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun 2017.
Kepanitiaan siap untuk melaksanakan semua program kegiatan yang dirancang akan berlangsung hikmat dan meriah. Susunan kepanitiaan tersebut terdiri unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kepanitiaan ini dilengkapi dengan seksi-seksi dan tiap seksi terdiri dari koordinator, sekretaris dan anggota-anggota seksi.

Published in Info Papua

JAYAPURA,-  Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada sekolah negeri maupun swasta di agar dapat menetapkan sumbangan seminimal mungkin. Tujuannya, agar tidak memberatkan orangtua murid.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, mengatakan kegiatan persekolahan khususnya dalam hal penerimaan siswa baru ini sudah jelas sehingga diharapkan ada koordinasi yang baik antara masyarakat dan pihak sekolah.
"Jadi silahkan dikomunikasikan antara komite yakni perwakilan orangtua dengan pihak sekolah, hal-hal apa yang ditanggung negara dan yang harus disepakati namun diperlukan di luar tanggungan negara," katanya.
Loupatty menjelaskan, pihaknya mengakui jika ada kebutuhan sekolah penting, lebih baik dibicarakan dan dicari titik temunya bersama orang tua siswa, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan akhirnya mempersulit proses persekolahan bagi siswa.
"Kami sering mendengar ada orang tua yang tidak memahami atau bahkan mengetahui secara pasti kondisi sekolah sehingga memberikan komentar miring, sebaiknya hal tersebut disepakati, diumumkan dan yang jelas jangan jauh dari peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya memberikan perhatian khusus kepada masa-masa penerimaan siswa baru, di mana memang harus ada keterbukaan sehingga guru-guru yang bekerja sepenuh hati bersama timnya tidak disudutkan.
"Selain itu, penting juga untuk memahami apa yang menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab orang tua sehingga tidak ada sebutan pungutan liar karena harus membayar kewajiban bagi anak di sekolah," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya berharap proses penerimaan siswa baru ini dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memunculkan masalah baru sehingga tidak ada yang tertinggal. (Bams)

Published in Pendidikan & Kesehatan

JAYAPURA,- Untuk menghindari kesalapahaman, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa diminta dapat intens dalam membangunan koordinasi.
Hal ini ditegaskan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Drs.Elia Loupatty dalam arahannya pada apel gabungan di halaman kantor gubernur, Senin (10/7) kemarin.
“Jadi antara kepala biro dengan kepala SKPD setiap saat dapat melakukan komunikasi,” jelasnya. Walaupun ada batasnya, tetapi kemunikasi dengan kepala SKPD itu penting,” tegasnya.
Hal ini untuk menghindari adanya laporan  yang salah kepada gubernur bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Pokja tidak bekerja sesuai prosedur.
“Ini sangat penting agar tidak ada salah tafsir, sementara kepada petugas yang ditugaskan oleh kepala SKPD kalau ada sesuatu dapat melaporkan kepada atasannya agar dapat melakukan koordinasi,” ungkapnya.
Menurut Loupatty, koordinasi antara kepala SKPD dengan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sangat penting untuk menghindari munculnya masalah.
“Ini penting jangan staf dari SKPD hanya diam, karena akan menjadi masalah. Sebab dari pantauan minggu lalu hal ini cukup tinggi,” katanya.
Ia berharap pelaksanaan tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan baik khususnya kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” saya minta perhatin kepada BPJ agar supaya dapat melaksanakan hal ini,” lanjutnya.
Sebab kata Loupatty Biro Pengadaan Barang dan Jasa berbeda dengan SKPD, untuk itu perlu ada meningkatkan komunikasi dengan SKPD yang sifatnya hal-hal makro bukan teknis.
“Sebab kalau teknis merupakan kewenangan Pokja, ini perlu saya sampaikan agar tidak ada salah tafsir kepala SKPD terhadap kepala BPJ, tetapi sebanarnya kepala SKPD dapat menanyakan kepala biro yang perlu dikomunikasikan,” terangnya.
Sementara untuk pelaksanaan tahun anggaran 20017, Loupatty meminta kepada kepala SKPD agar dapat melaksanakan dengan baik.
“Kita berharap apa yang terjadi di 2016 mudah-mudahan tidak ada lagi di 2017 baik soal ketaataan maupun soal kepatuhan,” katanya lagi.
Untuk penggunaan Dana Alokasi Khusus, kepala SKPD dan staf diharapkan seluruh potensi yang ada. Sebab DAU  menurut kementerian keuangan mulai tahun 2017 DAU sifatnya tidak seperti 2016 lalu.
“jika sudah ditetapkan Rp.1 miliar misalnya bisa diterima Rp.1 miliar atau kurang, hal ini perlu menjadi perhatian,” tambahanya. (Bams)

Published in Info Papua

 

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan seluruh operator penerbangan agar tidak menaikkan harga tiket selama musim liburan sekolah hingga liburan Lebaran.
"Setiap musim liburan, apalagi bersamaan dengan bulan puasa dan Lebaran, biasanya permintaan tiket selalu tinggi. Dengan demikian tentu operator penerbangan menjual tiket dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Meski demikian, sudah ada aturan tentang penetapan tarif batas atas. Operator penerbangan tidak boleh menjual tiket lebih

Published in Ekonomi & Bisnis