Pasific Pos | Ekbis | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020. Namun sebelum perhelatan itu digelar, Pemerintah Provinsi Papua harus menyusun syarat menyelesaikan master plan atau rencana induk. Penyerahan Draf Master Plan dilakukan Sekda Papua Hery Dosinaen kepada kepala SKPD di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin pagi kemarin.
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, rencana induk PON menjadi salah satu syarat yang perlu diselesaikan sebelum diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) untuk dipelajari. Karena hal ini menyangkut permasalahan soal kesiapan sarana dan pendanaan PON XX dan Peparnas tahun 2020 di Papua.
"Master plan memang harus dibawa kesana (Mensekneg). Oleh karena itu harus segera dituntaskan. Sebelum digelarnya rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo,” ujar Yusuf Yambe kepada wartawan usai penyerahan draf master plan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Papua, kemarin.
"Jika semuanya sudah beres termasuk master plan, selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden melalui Mensekneg, kita harapkan pembiayaan PON tidak hanya dari anggaran APBD tapi juga APBN,” Paparnya.
Dengan penyerahan ini, kata Yusuf, draf yang diserahkan kepada SKPD ini bisa segera direspon dan memberikan tanggapan kemudian dikembalikan paling lambat Kamis, (6/7).  Setelah itu, kita koreksi dan perbaiki sebelum diserahkan kepada Mensekneg. "Master plan memang harus dibawa kesana (Mensekneg). Oleh karena itu harus segera dituntaskan. Saat ini proses terus berjalan," tambah Yusuf.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Papua gelontorkan anggaran sebesar Rp1.3 triliun untuk membangun stadion utama Papua Bangkit yang terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
"Keseluruhan dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan stadion itu Rp1.3 triliun. Semua bersumber dari APBD Papua," kata Yusuf.
Ia menjelaskan, anggaran stadion terdiri dari dua komponen untuk membiayai konsultan dan infrastruktur. "Jadi, kontrak kita itu Rp 1,3 trilun, dipotong pajak PPH dan PPN sekitar Rp1 miliar lebih," tambahnya. (Bams)

Published in Info Papua