Pasific Pos | Papua Selatan | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

   Jayapura,- Unit terkecil daripada Negara itu adalah Desa, maka bangun Indonesia harusnya dimulai dari desa. Untuk itu, perlu ada pembinaan khusus bagi para perangkat desa supaya mereka dapat mengelola dana desa dengan baik dan benar. Demikian ungkap calon anggota DPD RI dapil Papua, Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM di Jayapura, Selasa (26/3/2019).

   "Saya sangat tahu bahwa perangkat-perangkat desa itu Sumber Daya Manusia (SDM)nya sangat belum siap. Belum memadai untuk mengelola sumber dana, baik dana Respek maupun dana desa lainnya. Bapak Menteri dan juga Dirjen Keungan ketika membahas Rancangan Undang-Undang Desa itu juga menyampaikan kepada saya seperti ini, pak Paulus, kalau desa-desa diberi dana besar begini tapi SDMnya belum kita siapkan, maka nanti terjadi korupsi penyalagunaan dana desa. Saya jawab, saya mengetahui itu. Potensi penyalagunaan dana desa memang ada, karena SDMnya belum siap. Ketika itu saya bicara seperti demikian,"kata Paulus Yohanes Sumino.

   Dikatakannya, jumlah desa di Indonesia ada 73 ribu desa dan APBN 3.000 Triliun banyaknya. Masyarakat Indonesia dibagi habis dalam desa-desa. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia itu ada di desa. Sebelum ada Negara Republik Indonesia yang lahir pada 1945 sudah ada desa-desa dan desa hidup dengan Sumber Daya Alam (SDA)nya masing-masing, apalagi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi sudah ada Kerajaan-kerajaan yang umurnya ratusan tahun. Mereka sudah menata desa itu.

   "Tapi kesalahan dasar daripada pemerintah kebijakan Negara ialah sudah 70 tahun lamanya membangun Negara itu dari kota, meninggalkan desa sehingga mengakibatkan desa itu menjadi miskin, lambang keterbelakangan, lambang kebodohan. Kalau di Jawa, orang desa itu martabat jatuh daripada orang kota. Karena itu saya mengajak pola berpikirnya itu yang harus kita rubah. Mari kita membangun Negara dari desa, bukan dari kota, supaya orang desa tidak lari ke kota"jelasnya.

   Lanjutnya, kalau bicara unit terkecil daripada Negara itu adalah desa sehingga kalau membangun Negara harusnya desa yang dibangun. "SDM desa belum siap mengelola sumber dana besar, saya akui itu. Tapi mari kita pilih, Pak Menteri, kata saya ketika membahas RUU Desa ketika itu. Korupsi terjadi dimana-mana, tak usah kita menutup mata dari kejadian korupsi dimana-mana. Bagi saya sebagai pembawa aspirasi masyarakat kecil, karena saya lahir dari rakyat kecil, daripada uang besar-besaran korupsi habis di Jakarta, uang larinya ke luar negeri"ujarnya.

   "Tetapi kalau korupsi di desa, uang itu dipakai untuk beli sapi, kambing, motor, biaya anaknya untuk sekolah, bangun rumah maupun lainnya dan yang paling jelek adalah uang dipakai untuk kawin baru. Jadi perputaran uang masih di desa itu. Oleh karena itu, jangan berat, jangan takut, jangan khwatir melepaskan uang untuk rakyat di desa. Itu adalah tugas Mendagri untuk memberdayakan perangkat desa ini supaya mereka itu ditata, dididik, dilatih dan dalam tahap awal bisa diberikan pendamping yang tahu arah pembangunan, mempunyai wawasan kebangsaan"bebernya.

   Untuk di Papua, kata Paulus Yohanes Sumino, "saya juga malu ketika begitu terjadi penyimpangan-penyimpangan, tetapi di Jawa juga terjadi penyimpangan dan bahkan Bupati juga dipenjara karena uang desa. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencari kesalahan di tingkat desa, saya tidak rela itu, karena kesalahan bukan di tingkat desa tapi kesalahan ada di kebijakan. Mari kita membangun Papua dari desa dengan kiat membina, mendidik dan melatih para perangkat desa di Papua,"harapnya. (Hendry Holago)

Published in Sosial & Politik

Sorong, TP – Salah satu calon anggota DPD-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat, Amos L. Watori mengaku mempunyai sejumlah alasan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu anggota DPD-RI.

Published in Papua Barat

DPD RI Soroti Sistem Pengelolaan Dana Otsus

Sabtu, 15 Desember 2018 11:59

JAYAPURA,- Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Komite IV melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Papua, Rabu (12/12/18), terkait pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Published in Info Papua

Manokwari, TP – Calon anggota DPD-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma berjanji mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat yang mempercayakan maju sebagai calon anggota DPD-RI.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana menegaskan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) wajib mengundurkan diri dari partai bagi mereka yang berlatar belakang partai politik (parpol).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - "rapat terbuka yang dipimpin oleh Yotam Senis selaku komisioner KPU Papua Barat divisi Hukum dalam rangka penarikan sampel guna melakukan verifikasi ulang terkait syarat dukungan dari kedua pasangan calon DPD RI yang masih berstatus BMS, diantaranya Kariadi dan Abdullah Manaray(Belum Memenuhi Syarat), KPU Provinsi Papua Barat, Kamis (26/07).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – “hari ini saya sudah melengkapi kekurangan berkas pencalonan kemari terakait syarat dukungan dan berkas lainnya. Kami baru saja menyerahkan syarat dukungan tersebut dan selanjutnya menunggu hasil verifikasi faktual, ungkap Kariadi calon DPD RI, Selasa (24/7)

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – “Kita semakin dwasa dalam proses demokrasi, oleh karena itu kita harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat sehingga tidak ada ujaran-ujaran kebencian antar sesama dan mengasutan kepada masyarakat dalam berpolitik.” Ungkap Mohamad Lakotani, Ketua DPD Partai Gerindra saat dimintai keterangan oleh wartawan, Minggu (15/07) sore.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Sejumlah bakal calon anggota DPD-RI mengadu ke Bawaslu Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/4) malam. Ketiganya mengadu lantaran dinyatakan tidak lolos oleh KPU Provinsi Papua Barat.

Published in Papua Barat

DPD RI Gelar Pertemuan Dengan Pemprov Papua

Jumat, 02 Februari 2018 20:19

Jayapura,- Tim Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, dan perwakilan dari kabupaten/kota di Gedung Sasana Karya, Jumat (2/2/18).

Published in Info Papua

Halaman 1 dari 2