Pasific Pos | Edukasi | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

JAYAPURA,- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua membantah ada pemotongan Tunjangan sertifikai bagi guru di Papua, sebab tunjangan guru tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, ketika dikonfirmasi wartawan terkait adanya keluhan para guru atas pemotongan tunjangan sebesar Rp `1 juta.
“Saya belum dapat informasi itu, tapi kalau benar dipotong itu namanya pungli,” tegas Elias Wonda kepada wartawan disela-sela acara Hal Bi Halal di Gedung Olahraga Cenderawasih Jayapura, Senin kemarin.
Elias Wonda menegaskan bahwa tidak mungkin Dinas Pendidikan melakukan pemotongan uang tunjangan tersebut karena uangnya itu sistemnya transfer langsung ke rekening guru,  dan distribusinya melalui transfer perbankan.  "tidak mungkin ada penptongan, karna dana itu distranfer melalui bank, " ujarnya
Sementara itu, salah satu guru SMA Negeri I Merauke Tri Sulasmiati yang dikonfimasi mengatakan bahwa, tunjangan sertifikasi guru yang diterimanya seharunya Rp 10.500.000,- tetapi  kenapa hanya terima Rp 9.500.000,-. “saya tidak tau kenapa sampai ada pemotongan,” Tanya dia.
Ia menambahkan, tunjangan sertifikasi guru biasanya diterima triwulan (tiga bulan-red), tetapi kenapa sekarang kita terima per semester, seharusnya dinas memberikan sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya,” ujarnya. (Bams)

Published in Info Papua

Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan akan mengirim 50 calon guru untuk menimba ilmu di Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan pengiriman calon guru ini akan dilakukan 2018, dan dikhususkan bagi orang asli Papua (OAP). Dimana masing-masing wilayah adat akan mengirim 10 orang.
"Mereka ini nantinya akan ikuti program Teachers College Universitas Pelita Harapan (TC-UPH). Tahun depan itu merupakan tahun ajaran baru," kata Wonda kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Mengenai biaya, jelas ia, seluruhnya akan ditanggung oleh pemerintah provinsi, dimana anggaran yang nantinya dipersiapkan sekitar Rp2-3 miliar. Untuk itu, masing-masing wilayah adat harus mengirim perwakilannya.
"Dari jumlah yang ada, kami akan lakukan seleksi terlebih dulu, apabila sudah benar-benar siap maka kami akan diantar langsung ke UPH. Biaya sekolah hingga makan akan dibiayai oleh pemerintah provinsi," ucapnya.
Menurutnya, pengiriman calon guru akan dilakukan sebanyak dua kali. "Sebanrnya tahun ini tapi sudah terlambat, sehingga akan dilakukan tahun ajaran baru," tambahnya.
Setelah lulus, kata ia, akan diangkat menjadi guru dan ditempatkan disekolah unggulan yang akan dibangun pemerintah provinsi. "Sekolah unggulan ini akan dibangun tahun ini, dimana rencana tersebut sesuai dengan keinginan pak gubernur," katanya.
Dia menambahkan, jika 50 guru yang dikirim selesai sekolah maka akan dikembalikan ke masing-masing daerahnya.  "Kalau sekolah unggulan ini sudah buka, guru-guru inilah yang akan mengajar di sekolah ini. Ini sesuai perintah gubernur kepada saya, dan surat pemberitahuan sudah kami edarkan di lima wilayah adat,"urainya. (Bams)

Published in Pendidikan & Kesehatan