Pasific Pos | Papua Selatan | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

 

JAYAPURA - Bendahara, guru, kepala sekolah mengikuti bimbingam teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2018 di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (5/7/18).

Published in Kota Jayapura

 

JAYAPURA, - Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano meminta semua Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang belum melaporkan surat pertanggungjawaban (SPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2017 untuk segera dilaporkan.

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pendidikan sudah memproses penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2018.

Published in Info Papua

MERAUKe,ARAFURA,-Sejumlah SMA/SMK di Kabupaten Merauke terpaksa berhutang akibat belum cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak Bulan Juli 2017 lalu hingga saat ini. “Banyak kepala-kepala sekolah mengeluh, karena memiliki hutang piutang dimana-mana. Selain itu, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) juga tidak berjalan dengan baik,”ungkap Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Merauke, Sergius Womsiwor kepada wartawan di Bandara Mopah, Rabu (7/2).

Published in Papua Selatan

Pemprov Papua Cairkan Dana BOS 2018

Minggu, 28 Januari 2018 15:15

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semester IV tahun 2017 dan semester I tahun 2018.

Published in Info Papua

JAYAPURA, - Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Hamadi, Ni Ketut Kabeningsih mengatakan, hingga November 2017 realisasi penggunaan dana BOS sudah mencapai 90 persen.

Published in Pendidikan & Kesehatan

Pengelolaan Dana BOS Wajib Libatkan Guru

Kamis, 19 Oktober 2017 14:30

MERAUKE,ARAFURA,- Kepala Inspektorat Kabupaten Merauke, Sabar Gattang mengatakan sesuai dengan aturan, bagi Apatur Sipil Negara (ASN) yang tidak melaksanakan tugas maka akan dikenakan disiplin yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Published in Papua Selatan

MERAUKE,ARAFURA,- Kepala Inspektorat Kabupaten Merauke, Iriyanto Sabar Gattang mengatakan pemahaman para guru terkait dengan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan. Selain itu, dalam pemanfaatan dan BOS juga sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis).

Published in Papua Selatan

Pengelolaan Dana BOS Harus Sesuai Juknis

Selasa, 19 September 2017 21:41

MERAUKE,ARAFURA,- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Felix Liem Gebze mengatakan kegiatan Bimtek pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kepala-kepala sekolah dan bendahara dalam rangka pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dan BOS sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Published in Papua Selatan

SENTANI - Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring berharap tidak ada lagi pungutan liar (Pungli) biaya kepada para calon penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017 ini.
Kata Waket Korneles, Pemerintah Pusat sudah berupaya untuk memberikan pendidikan yang gratis kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan.
Saya pikir sudah menjadi trend selama ini ya, dan beberapa waktu belakangan itu pada saat pendaftaran-pendaftaran siswa baru baik di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK itu trend yang muncul adalah pungutan liar. Kita juga sering menerima pengaduan terkait pungutan-pungutan liar yang dilakukan di sekolah-sekolah, ujarnya kepada wartawan di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, usai menghadiri pertemuan antara porter dengan Disnaker, Selasa (4/7) kemarin.
Maka itu, kita berharap untuk tahun ini jangan lagi ada pungutan liar (Pungli). Kalau sampai ada, saya pikir itu sudah tidak ada toleransi lagi terhadap yang bersangkutan dan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati harus tegas untuk mengambil tindakan, jika ada pungutan liar tersebut, tambah Waket Korneles dengan nada penuh harap.
Menurutnya, apapun nama dan bentuknya, kalau ada pungutan kepada siswa atau calon siswa yang diluar kebijakan pemerintah, itu bisa dikatakan Pungli. Apalagi kalau pungutan tersebut sudah dilarang dalam Undang-Undang dan juga tidak ada dasar hukumnya.
Kalau hanya sekedar formulir, tidak perlulah harus ada biayanya, bisa ditanggung dana BOS termasuk biaya operasional panitia, karena PSB sudah menjadi program rutin tiap tahun, tuturnya.
Korneles menegaskan, penerimaan siswa baru (PSB) juga harus disesuaikan dengan jumlah ruangan kelas yang tersedia disekolah tersebut. Jangan sampai memaksakan diri untuk menampung siswa sebanyak-banyaknya, sehingga melebihi kapasits.
Kalau memang ruang belajar yang tersedia hanya satu atau dudua ruangan saja, ya terimalah ssiwa baru sesuai dengan ruangan yang ada itu, sarannya.
Korneles juga menyampaikan, saat ini di Kabupaten Jayapura sudah memiliki ti Sapu bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli). Dia berharap tim satgas Saber Pungli yang sudah ada di daerah ini supaya bisa mengawasi pelaksanaan PSB yang sedang berlangsung ini.
Kalau memang ada indikasi-indikasi yang masuk kategori Pungli, berikan tindakan dan diproses saja secara hukum, tukasnya. (Jems)

Published in Lintas Daerah

Halaman 1 dari 2