Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

JAYAPURA, - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura Adrian Jitmau mengatakan, 10 persen untuk membiayai semua kegiatan di tingkat kampung.

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA,- Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyerahkan laporan pertanggung jawaban Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama tahun 2017.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Papua, Ridwan Rumasukun yang ditemui wartawan, Kamis (13/7) kemarin, mengatakan pemerintah provinsi Papua merencanakan akan kembali mengusulkan pencairan dana Otsus tahap  II bulan Agustus mendatang.
“Kita belum usulkan dana otsus tahap II, karena akumulasi dari pencairan dana Otsus harus pertanggungjawab dulu tahap pertama baru kita masukan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Meski tak memperinci kabupaten mana yang belum masukan laporan pertanggungjawaban, Ridwan meminta agar laporan penggunaan dana Otsus agar dapat segera disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Sebab menurutnya, setiap tahun kabupaten sering terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
"Ya bagi kabupaten yang belum melaporkan pengunaan dana Otsus, agar segera dilaporkan. Sehingga Dana Otsus termin kedua bisa diturunkan.," jelasnya.
Menurut dia, pihaknya sudah sampaikan kepada kabupaten/kota melalui grup whatsapp. “kita sekarang lebih efektif komunikasi melalui grup whatsapp, dari pada harus surat menyurat,” ungkapnya.
Lanjut dijelaskan, dana Otsus kepentingannya untuk layanan dasar. Dimana penyaluran dana Otsus untuk kabupaten/kota sesuai dengan pembagian yang diatur dalam Perdasus nomor 25 tahun 2013.
“Tentunya setelah penyaluran dana Otsus, kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dengan baik dan menyampaikan laporan penggunaan dananya tepat waktu,” harapnya. (Bams)

Published in Info Papua

Masyarakat Makimi Terima Dana Tunai

Rabu, 12 Juli 2017 22:09

Nabire, Masyarakat Makimi menerima dana tunai 3 persen dari yang dijanjikan oleh PT Kristalin sebagai bentuk bagi hasil bagi masyarakat.
Pemberian dana ini secara langsung diterima masyarakat. Sedangkan mekanisme pembagiannya melalui pimpinan adat.
"Saya ingin semua masyarakat disini merasakan arti kehadiran kami," ujar Arif Setiawan selaku pimpinan PT Kristalin.
Lebih lanjut Arif mengatakan, apapun hasil dari perusahaan akan kita kembalikan bagi masyarakat juga. "Dalam bagi hasil perusahaan memberikan 10 persen bagi masyarakat. Ini terbagi atas, satu persen untuk pemilik tanah yang digarap, 3 persen dana tunai, 2 persen tabungan masa depan, 4 persen untuk pembangunan," ujarnya.
Dikatakannya, 3 persen yang dibagikan adalah berbentuk tunai. "Dana tiga persen dari bagi hasil ini, diterima secara tunai oleh masyarakat," ujar Arif.
Arif juga menjelaskan, bila pihaknya dalam hal ini PT Kristalin dalam visinya akan bersama sama dengan masyarakat untuk membangun ekonomi rakyat demi tercapainya kesejahteraan.
Untuk beberapa kegiatan kemasyarakatan lainnya PT Kristalin akan menggandeng pihak pihak lain. "Kami akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, misalkan dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, pihak gereja. Ini sebagai bentuk dukungan kami terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Arif.
Lebih lanjut Arif mengatakan, bahwa kegiatan seperti ini akan berlangsung setiap bulannya. (Fani)

Published in Lintas Daerah

Manokwari, – Dana bantuan pendidikan untuk mahasiswa Manokwari sudah dicairkan Pemerintah Daerah (Pemda) Manokwari ke PT Pos Indonesia Cabang Manokwari. Dengan demikian, bantuan pendidikan sudah bisa disalurkan kepada mahasiswa penerima.
Demikian dikatakan Kepala PT Pos Indonesia Cabang Manokwari, Edwind CH Pattiasina kepada wartawan di kantornya, Senin (10/7). Diungkapkannya, anggaran pendidikan untuk mahasiswa asal Manokwari diseluruh kota study di Indonesia sebesar Rp.13 miliar lebih itu sudah berada direkening kantornya.
Ia menjelaskan, anggaran Rp. 13 miliar lebih diperuntukan bagi semua mahasiswa asal Manokwari dari berbagai kota studi yang jumlahnya mencapai 3.904 orang lebih termasuk di Manokwari sendiri.
"Beasiswa sudah mulai dibayarkan dari tanggal 8 Juli yang masa pembayarannya untuk semua di seluruh Indonesia selama satu bulan yang ada, sekitar 18 universitas, " sebut Pattiasina.
Proses penyalurannya, jelasnya PT Pos Manokwari mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemda Manokwari, yakni melalui verifikasi persyaratan dari mahasiswa seperti kartu mahasiswa, KHS dan beberapa persyaratan lainnya agar bisa dibayarkan. Namun bila tidak menunjukan persyaratan dimaksud PT Pos Indonesia tidak akan membayarkan meski namanya tercantum dalam data yang diserahkan.
"Data mahasiswa kami peroleh dari Pemda, kita hanya lakukan verifikasi kembali untuk semua data mahasiswa di semua kota studi apakah masih aktif, sedang cuti atau sebagainya, " jelasnya.
Untuk penyalurannya, khususnya di Manokwari PT Pos Manokwari membuka loket tersendiri dengan tujuan agar tidak mengganggu pelayanan lainnya.
Disamping membuka loket khusus, PT Pos Manokwari juga telah menjadwalkan penyalurannya sesuai universitas mahasiswa masing-masing agar lebih tertib dan verifikasi lebih mudah.
"Jumlah besaran beasiswa dan jumlah mahasiswa asal Manokwari yang mendapatkan beasiswa saya tidak tahu persis karena ada dibidang terkait, tapi datanya sudah di kami dan penyalurannya kami jadwalkan, misalnya beberapa hari untuk Unipa dan hari berikutnya untuk yang lain sampai selama satu bulan, " ujarnya.
Jika hingga batas waktu satu bulan penyaluran beasiswa sudah selesai, PT Pos Manokwari akan membuatkan laporan dan mengembalikan dana sisa ke Pemda, meski masih ada mahasiswa yang belum mengambilnya.
"Ini yang kedua kalinya kami dipercaya untuk menyalurkan bantuan pendidikan, dan kalau sudah satu bulan selesai Pemda biasanya mengajukan loporan realisasi dana dan sisanya kita akan stor ke kas daerah untuk urusan setelah satu bulan pembayaran itu nanti urusan mahasiswa dan Pemda," ungkapnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data yang diperoleh penyaluran beasiswa bervariasi disetiap jenjang pendididikannya, D3 dan S1 kisaran Rp.1-3 juta, S2 dan S3 kisaran Rp.10 jutaan.
Berdasarkan pantauan Tabura Pos, penyaluran beasiswa kemarin masih untuk mahasiswa dari Unipa. [SDR-R3]

Published in Papua Barat

JAYAPURA, - Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano, mengungkapkan akan terungkap hal-hal kecil di Kota Jayapura.

"Hal-hal kecil di kota ini semuanya akan terungkap. Asrama Port Numbay tersembunyi danaya. Terdiam rapi. Tapi Tuhan pasti membuka itu," kata Benhur di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (11/7).

Menurut Benhur, Asrama Port Numbay di Kota Salatiga Jawa Tengah, yang sudah di programkan olehnya itu agar di kelola dengan baik untuk bisa mencerdaskan anak-anak asli Port Numbay (Kota Jayapura), dan tanpa mengeluarkan biaya.

"Hanya fokus belajar, belajar dan belajar. Ini namanya kerja amburadul. Asrama Port Nuimbay sampai sekarang belum bisa di gunakan. Biaya Pemerintah Kota Jayapura sangat besar untuk asrama itu," kata Benhur.

Kata Benhur, dirinya sering mendapat cemohan dengan menghadirkan program tersebut, namun dengan kegigihan dirinya tetap mempertahankannya.

"Walaupun saya mendpat cemohan dalam program ini. Saya tetap mempertankan. Kepada pemimpin yang baru nantinya, agar tetap mempertahankan untuk mencerdaskan anak negeri di 14 kampung dengan menguasai semua ilmu pendidikan," kata Benhur.

"Kita kerja buat siapa. Kita ada buat siapa di atas tanah negeri ini. Cukup sudah saya di cemooh karena program ini. Tolong d tutaskan supaya anak, dan orang tuanya bisa di tinggal di asrama itu," Benhur menambahkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura Nofdi J. Rampi, mengatakan dana 50 persen sudah di bayarkan di 2015, dan baru lunas pada 2016.

"Serapan anggarannya sudah 100 persen. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan aturan. Itupun masih ada penanganan pemeliharaan kerusakan-kerusakan saya masih minta ke kontraktornya untuk memperbaikinya," kata Nofdi. (Ramah)

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengirimkan sebanyak 60 tenaga pendamping mengawal penggunaan dana program Gerakan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat (Gerbangmas Hasrat Papua) pada 29 kabupaten dan kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad mengaku, setiap kabupaten dan kota akan ditempatkan 4 orang tenaga pendamping. “Tenaga pendamping tersebut sebagai motivator pembangunan di kampung yang secara bergantian akan melakukan pendampingan pada setiap kampung,” jelasnya kepada wartawan di kantor gubernur, Senin (3/7) kemarin.
Musa’ad menjelaskan, tenaga pemdamping tersebut akan memberikan laporan secara stimulan yang telah dilengkapi fasilitas seperti tablet. “Selain motivator, mereka juga akan merubah maindset masyarakat untuk lebih produktif,” ungkapnya.
Dia menuturkan, tenaga pendamping yang telah diluncurkan ke kabupaten dan kota tersebut terlebih dahulu telah diberikan pelatihan bekerjasama dengan Kompak sebagai mitra pembangunan.
“Selain itu kita juga mempunyai 4 tim ahli. Dimana setiap tenaga pendamping diberikan fasilitas termasuk tablet untuk melaporkan sebagai syarat untuk pemberian insentif kepada mereka,” terangnya.
“Setiap orang diberikan insentif yang cukup sekitar Rp. 7 juta, mereka akan melakukan pendampingan di kampung selama dikontrak 1 tahun,” lanjutnya.
Dengan harapan kabupaten dan kota dapat memanfaatkan tenaga pendamping tersebut untuk mensinergikan angara program kabupaten dengan provinsi, akan tetapi evaluasi akan tetap dilaksanakan pada akhir tahun.
“Kita akan melakukan evaluasi pada akhir tahun nanti, bagaimana langkah selanjutnya untuk memantapkan program-program yang dilakukan gubernur sejak 2013,” ucap Musa’ad.
Tenaga pendamping ini tidak hanya sebagai administrator, tidak mengurus SPJ, proposal, namun tugas utama mereka adalah merubah maindset masyarakat. “Karena yang kita harapkan, pada saatnya nanti masyarakat yang mengelolah dirinya sendiri. Tanpa harus mengharuskan tenaga pendamping,” terang Musa’ad.
Disinggung mengenai dana Gerbangmas tahun ini, Musa’ad mengaku, tahun 2017 dana Gerbangmas sebanyak Rp.250 miliar, untuk kabupaten/kota Rp.150 miliar, sementara Rp.100 miliar untuk di SKPD teknis khusus yang menangani bidang ekonomi. “Dengan tujuan kita berkeinginan mendorong perekonomian,” tambahnya. (Bams)

Published in Info Papua