Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

SENTANI - Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan bahwa pihaknya selalu transparan dalam penggunaan dana bantuan peduli banjir Kabupaten Jayapura.

Published in Kabupaten Jayapura

JAYAPURA,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua akan melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan hasil keuangan pemerintah daerah (Pemprov) Papua tahun anggaran 2018.

Published in Info Papua

Penyusunan APBD Masih Pakai Jasa Konsultan

Selasa, 20 Februari 2018 00:23

 

JAYAPURA,- Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengakui jika Pemerintah Kabupaten di Papua masih banyak yang menggunakan jasa konsultan untuk penyusunan anggaran APBD.


Dengan demikian, seolah olah konsultan yang menguasai seluruh aspek penyelenggaran pemerintah, dan merasa mereka sangat dibutuhkan. Hal ini pula yang memunculkan adanya ketergantungan yang begitu kuat oleh Pemda terhadap konsultan.


Demikian penegasannya pada pertemuan rencana aksi pemberantasan korupsi yang dihadiri KPK, BPKP, Sekda dan Inspektorat se Provinsi Papua, Senin (19/2/2018).


Menurut Sekda, BPKP mempunyai tugas pemdampingan, sehingga Kabupaten/Kota bisa menggandeng BPKP untuk pendampingan penyusunan anggaran APBD.


"Para Bupati Walikota jangan segan segan berkonsultasi dengan BPKP untuk merevieuw penyelenggaran pemerintahan termasuk penganggaran APBD, harus pakai BPKP dalam rangka akuntabilitas pemerintah daerah," imbaunya.


Namun, katanya, ada lembaga yang punya kompeten untuk mendampingi BPKP termasuk Simda yang harus diaplikasikan. "Terkait pemanfaatan BPKP ini
merupakan pressure terhadap semua kabupaten/kota. Jangan lagi memakai konsultan tapi BPKP yang lembaganya memang untuk mendampingi pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten kota," tekannya.


Kepala Perwakilan BPKP Papua, Sueb Cahyadi menuturkan, memang menjadi kewajiban pihaknya untuk melakukan pendampingan tata kelola keuangan di setiap kabupaten kota dan juga Provinsi.


"Jadi kami memperbaiki dari dalam seluruh tata kelola keuangan di Papua. Dimana kami telah menyiapkan SDM untuk nanti melayani pemda yang membutuhkan bantuan. Caranya melalui konsultasi, upaya bimtek bagi aparatur pemerintahan di daerah, " jelasnya.


Dia menambahkan, dari 29 kabupaten kota setidaknya ada 17 Pemda yang aktif dilakukan pendampingan dan terkait aplikasi keuangan berupa
simda.


Kepala Perwakilan BPKP Papua, Sueb Cahyadi menuturkan, memang menjadi kewajiban pihaknya untuk melakukan pendampingan tata kelola keuangan
di setiap kabupaten kota dan juga Provinsi.


"Jadi kami memperbaiki dari dalam seluruh tata kelola keuangan di Papua. Dimana kami telah menyiapkan SDM untuk nanti melayani pemda yang membutuhkan bantuan. Caranya melalui konsultasi, upaya bimtek bagi aparatur pemerintahan di daerah, " jelasnya.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Papua sedang melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2017 Pemerintah Provinsi Papua.

Published in Info Papua

Sekda Papua Terima Tim Audit BPK

Jumat, 19 Januari 2018 17:34

JAYAPURA, - Sekda Papua Hery Dosinaen bersama jajaran menerima kedatangan tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Papua, Kamis (18/1/18).

Published in Info Papua

BPK Perwakilan Papua Gelar Media Workshop

Selasa, 15 Agustus 2017 21:30

JAYAPURA,-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua menyelenggarakan media workshop di Kantor BPK Provinsi Papua,  Senin (15/8/2017).
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Beni Ruslandi mengatakan, media workshop itu diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media massa terkait kelembagaan BKP dan tugas pokok BPK.
"Kami melihat, belum ada pemahaman secara global mengenai tugas pokok BPK, jadi penting sekali workshop ini, " kata Beni.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) Provinsi Papua menyerahkan hasil pemeriksaan semester I tahun 2017 kepada  Gubernur Papua yang diwakili Wagub  Papua Klemen Tinal, SE, MM, diserahkan  Sekretaris Utama  BPKP Dadang Kurnia, Ak disela-sela  Pengukuhan serta Serah Terima  Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi  Papua di Sasana Krida,  Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (26/7).

Published in Info Papua

JAYAPURA, - Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal memberikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua karena dinilai mampu menjalin kinerja pengawasan dengan baik.
Dalam hal ini pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset, sehingga akhirnya Provinsi Papua tiga tahun berturut yakni 2014, 2015 dan 2016 mendapat penilaian  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Published in Info Papua