Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 19 October, 2019 |

Papua Minta Perppu Pilkada Serentak

Jumat, 28 Juli 2017 01:33

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua.
Sebab, UU Pilkada saat ini dinilai tumpang tindih dengan UU Otsus Papua. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal kepada wartawan disela-sela kegiatan Seminar Pilkada yang digelar Kemenkopolhukam di Hotel Swissbell Kota Jayapura, Kamis 27 Juli 2017.

Published in Headline

JAYAPURA, - Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal memberikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua karena dinilai mampu menjalin kinerja pengawasan dengan baik.
Dalam hal ini pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset, sehingga akhirnya Provinsi Papua tiga tahun berturut yakni 2014, 2015 dan 2016 mendapat penilaian  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Published in Info Papua

Jayapura, Pemungutan suara ulang (PSU) di TPA 07 kabupaten kepulauan Yapen terpaksa ditunda akibat kesalahan prosedur yang dilakukan anggota PPS 07 saat membuka kotak suara.
Penundaan ini bermula dari keributan oleh masyarakat yang akan melaksanakan pemilihan suara dikarenakan kesalahan prosedur yang dilakukan anggota PPS 07 pada saat membuka kotak suara dan massa yang berkumpul di TPS 07 berjumlah sekitar 200 orang.

Published in Headline

JAYAPURA - Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dan LPSE Provinsi Papua kembali mendapat sorotan tajam dari DPRP. Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga, menyoroti pelaksanaan kegiatan proyek pemerintah, yang diduga belum semuanya di tenderkan.
Keterlambatan tersebut, kata Yarius, akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan, khususnya infrastruktur yang ada di Papua. Apalagi untuk kegiatan di Dinas PU yang diketahui mengelola anggaran yang sangat besar.

Published in Headline

JAYAPURA – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJN) XVIII Papua membangun jalan baru trans Papua sepanjang 113 kilometer pada tahun anggaran 2017, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XVIII Papua, Ir Osman H Marbun, MMT mengatakan jika untuk jalan Trans Papua yang panjangnya 3.259 Km di Papua, itu sudah ditangani lebih kurang 86 persen di akhir tahun 2016.

 “Tahun 2017 ini, kita rencana menyelesaikan pembangunan pembukaan jalan baru sepanjang 113 Km,” kata Osman Marbun ditemui, Rabu (26/7).
 Osman mengatakan, jika sampai pertengahan tahun 2017, BBPJN XVIII Papua telah menyelesaikan pembangunan pembukaan jalan trans Papua itu sepanjang 50,3 Km dari yang ditargetkan sampai akhir tahun.

Published in Headline

JAYAPURA,- Pemerintah  Provinsi (Pemprov) Papua terus mendorong  penyelesaian kasus-kasus dugaan  pelanggaran  HAM yang terjadi di Papua, antara lain,  kasus Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014 dan Biak Berdarah 1998, Pasca Penyanderaan Mapenduma 1996-1997 dan lain-lain.
Demikian Penegasan Gubernur Papua  Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda  Papua Doren Wakerkwa, SH disela-sela   Diskusi Publik dan Strategi Planning Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Papua (PAK-HAM Papua) di  Gedung P3W GKI, Padang Bulan,  Jayapura, Selasa (25/7).

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua telah membentuk panitia peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun 2017.
Kepanitiaan siap untuk melaksanakan semua program kegiatan yang dirancang akan berlangsung hikmat dan meriah. Susunan kepanitiaan tersebut terdiri unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kepanitiaan ini dilengkapi dengan seksi-seksi dan tiap seksi terdiri dari koordinator, sekretaris dan anggota-anggota seksi.

Published in Info Papua

JAYAPURA,-  Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, Staf Ahli memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam memberi saran, pertimbangan dan analisis maupun kajian terhadap penerapan kebijakan maupun pengambilan keputusan sesuai bidang tugasnya.
Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta era globalisasi, peran Staf Ahli dituntut lebih berprestasi dalam mendukung program pemerintah. Dilain pihak, secara khusus turut berperan untuk tercapainya visi dan misi Gubernur menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Published in Info Papua

JAYAPURA –  DPR Papua mengancam akan memanggil LPSE Papua lantaran dinilai telah melakukan permainan terhadap jasa pelelangan pekerjaan yang ada di Provinsi Papua. Rencana pemanggilan tersebut, juga berkaitan dengan masuknya laporan terkait, oknum pemenang yang membawa nama kepala daerah untuk meloloskan paket pekerjaan yang di lelangkan dalam LPSE.

Published in Headline

JAYAPURA  – DPR Papua akan mendorong pemerintah daerah, membuat Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengakomidir pengusaha orang asli Papua (OAP), sehingga dalam pengadaan proyek tidak lagi campur baur dengan pengusaha non Papua.

Published in Headline

Halaman 1 dari 2