Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

JAYAPURA,- Pemeritah Provinsi Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat Semiloka Monitoring Center for Prevention (MCP) dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua, Senin (20/5) yang dihadiri para bupati, Sekda dan tim KORSUPGA KPK.

Published in Info Papua

Jayapura, - Maraknya tindakan korupsi yang dilakukan sejumlah oknum Aparatur Negeri Sipil (ASN) dilingkungan pemerintahan, nampaknya ditanggapi oleh Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Emus Gwijangge.

Published in Headline

Timika, Forum Koordinasi Keuangan Negara (FKKN) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Papua mengingatkan kepada seluruh satuan kerja (satker) tentang bahaya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

Published in Lintas Daerah

MERAUKE,ARAFURA,- Kapolres Merauke AKBP Bahara Marpaung, SH saat memimpin jam pimpinan di lapangan upacara Mapolres belum lama ini menegaskan agar jajaran kepolisian ikut mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi WBK ) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM ). “Saya minta Polres Merauke harus bekerja keras, slogan Zona Integritas bukan hanya slogan namun harus dilaksanakan. Kita harus kerja keras dan bersinergi untuk memberikan layanan prima,” ungkap AKBP Bahara Marpaung, SH dengan tegas.

Published in Papua Selatan

MERAUKE,ARAFURA,-Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Si mengemukakan bahwa dalam menciptakan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sudah menjadi keinginan bersama pemerintahan di seluruh NKRI. Untuk meciptakan wilayah bebas korupsi maka dilaksanakan tanpa pandang bulu, tetapi sesuai dengan metode dan cara untuk menciptakan wilayah bebas korupsi.

Published in Papua Selatan

JAYAPURA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penyelamatan Sumber Daya Alam bersama Pemerintah Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Kamis (1/3/2018).

Published in Info Papua

SENTANI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura dan Kepolisian Resort (Polres) Jayapura tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Penegak Hukum.

Published in Kabupaten Jayapura

Merauke Gencar Berantas Korupsi

Selasa, 07 November 2017 15:35

MERAUKE,ARAFURA,- Bupati Merauke, Frederikus Gebze,SE,M.Si menegaskan bahwa Kabupaten Merauke merupakan salah satu daerah yang gencar memberantas tindak pidana korupsi. Ini dilakukan, demi terciptanya pemerintahan yang bersih.

Published in Papua Selatan

JAYAPURA,- Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP—KPK) sebagai mitra pemerintah  berupaya terus-mendorong  partisipasi  masyarakat dalam  mencegah  Tindakan Pidana  Korupsi (Tipikor), khususnya  di Provinsi Papua secara  positif  dan beretika.  

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Sebanyak 20 Kabupaten di Provinsi Papua menandatangani Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dengan KPK RI, Selasa (18/7/2017). Selain itu, sebanyak 8 kabupaten dan satu kota juga melakukan penandatangan berita acara penyerahan source code E-Planing.
Kepala Satgas I Tim Koordinator Supervisor Pencagahan KPK, Tri Gamarefa dalam sambutannya, mengatakan komitmen dari kepala daerah, sekretaris, kepala SKPD dan seluruh anggota DPRD serta pimpinan Forkompimda akan menentukan dengan signitifikan pemberantasan korupsi di daerah.

baca juga, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Komitmen Berantas Korupsi

Dalam melakukan pemberantasan korupsi, ia mengatakan, KPK akan mendukung dan mendampingi secara serius komitmen bersama dengan bersama-sama kepala daerah dan jajarannya dalam membenahi sistem dan tata kelola secara konprehensif.
“Beberapa fokus adalah membangun integrasi dengan e-planing dengan bujedting serta pembenahan pelayanan satu pintu dan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta beberapa fokus lain,” jelasnya.
Ia menjelaskan, latar belakang kegiatan ini adalah seperti kita ketahui bahwa KPK pada tahun 2016 merupakan salah satu provinsi di Indoensia yang menjadi pembenahan pencegahan korupsi adalah provinsi papua.
“Dimana seluruh jajaran di Provinsi Papua telah melakukan penandatangan yang disaksikan oleh pimpinan KPK, komitmen bersama tersebut untuk melakukan pencegahan korupsi yang akan dilakukan secara berkesinambungan,” jelasnya.
Dimana program pemberantasan korupsi di Papua telah berjalan cukup baik, bahkan pada tanggal 22 Maret telah di launcing beberapa aplikasi. “KPK sangat mengapreasiasi capain yang telah dicapai oleh provinsi Papua,” terangnya.
Ia mengatakan, 20 kabupaten akan menandatangani rencana aksi pemberantasan korupsi sebagai bagian pemberantasan korupsi di Papua. Pencegahan korupsi terintegrasi adalah perencanaan dan penganggaran daerah, pembangunan e-planing yang akan terintegrasi dengan e-bujedeting diyakini akan membuat perencanaan dan pengganggaran lebih efektif, efisien serta akan meminimalisir yang akan timbul akibat hukum terutama korupsi.
Dalam rangka pencegahan korupsi, KPK meminta kepala daerah untuk memikirkan kesejahteraan bagi pegawai pada masing-masing daerah dengan memberikan tambahan penghasilan bersyarat.
“Untuk provinsi Papua dimulai dengan hari ini, maka pemberian tambahan penghasilan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kehadiran, kinerja,” katanya lagi.
Senada dengan itu, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri dalam laporannya mengungkapkan, sejak dilakukan penandatangan komitmen bersama terintregrasi. Tim rencana aksi pemberantasan dan pemerintah provinsi Papua serta KPK telah melakukan sejumlah agenda seperti melakukan rapat konsoldasi dengan berbagai stakeholder, mendorong pembentukan ULP yang bebas dari intervensi serta membentuk kelembagaan ULP Mandiri launching e-government yang berbasis eletronik.
 “Menyusun sejumlah regulasi yang mendukung penuh terhadap pelaksanaan program pemberantasan korusp dan membantu KPK wilayah Papua mengkoordinir dan memfasilitasi kabupaten dan kota,” tandasnya.
Diakuinya, sebagai bagian dari komitmen untuk melaksanakan pemberantasan korupsi, maka Pemprov Papua menindaklanjuti dengan revitalisasi tembahan penghasilan bersyarat bagi  pegawai di lingkungan Pemprov Papua, review program korupsi oleh tim Korsup wilayah Papua, penandatangan rencana aksi pemberantasan korupsi oleh 20 kabupaten dan penandatangan berita acara pemerintah provinsi pada 9 kabuoaten dan kota.
“Rapat rencana aksi pemberantasan korupsi, tim rencana aksi pemberantasan korupsi Papua akan senantiasa mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan akan dilakukan penyempuranaan terhadap sejumlah program yang dilakukan,” tambahnya.

Published in Headline

Halaman 1 dari 2