Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

 

Jayapura, - DPR Papua dalam hal ini Komisi V DPR Papua yang membindangi Pendidikan mempertanyakan kejelasan dari beasiswa luar negeri bagi Orang Asli Papua yang selama ini sudah berjalan hampir 8 tahun lebih.

Published in Info Papua

 

Jayapura, - Terkait penyaluran beasiswa, dari LHP BPK tahun 2017, Komisi V DPR Papua berharap agar BPK RI harus memberikan rekomendasi yang tegas dalam proses tindaklanjut dari hasil audit BPK yang memang berimplikasi pada proses hukum.


"Ya, kami berharap BPK memberikan rekomendasi tegas terkait temuan itu,“ tegas Ketua Komisi V DPR Papua, Yan Mandenas, SSos, M. Si kepada wartawan, usai Penutupan Sidang DPR Papua, Kamis (24/5).


Menurutnya, hal itu sangat penting, agar aparat penegak hukum tidak segan-segan dan tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah dan tindakan untuk memeriksa jika memang ada indikasi-indikasi penyalahgunaan kewenangan menyangkut dana beasiswa atau bantuan studi luar dan dalam negeri.


Namun ia mengakui, kalau bantuan beasiswa dalam megeri dan luar negeri itu memang bermasalah dan ada indikasi datanya diduga fiktif.


"Sesuai data terakhir yang kami dapat dengan Biro Otsus (Sebelumnya, Biro Pengembangan SDM) itu, tidak sesuai dengan data pada saat dipimpin oleh Besem Gombo. Datanya memang sangat berbeda jauh. Sehingga memang ada indikasi pembayaran fiktif itu sangat tinggi,“ beber Yan Mandenas.


Untuk itu, pihaknya meminya jika ada indikasi seperti itu, maka rekomendasi BPK RI harus tegas dan harus segera dilakukan tindakan atau penyelidikan lanjut oleh kejaksaan maupun kepolisian ataupun KPK.


Menurutnya, hal itu untuk mencegah terjadi hal yang sama lagi pada pejabat-pejabat yang berikut.


"Tapi, saya pikir pejabat baru Biro Otsus itu, orangnya terbuka dan akurat dalam hal mengelolah data mahasiswa penerima bantuan studi atau beasiswa di luar dan dalam negeri, sehingga Komisi V bisa melakukan pengawasan dan komunikasi,“ tandasnya.


Terkait soal SK atau regulasi bagi penerima bantuan beasiswa, Yan Mandenas mengakui, kalau sampai saat ini belum ada, karena mekanisme mereka setelah mahasiswa itu kuliah dulu baru mereka daftar dan diberikan beasiswa untuk di dalam negeri.


Sedangkan untuk di luar negeri, ada juga yang masuk baru diberi beasiswa dan ada berjenjang mulai dari SMK dan setelah lolos di universitas baru diberikan bantuan studi.


Untuk itu, Komisi V DPR Papua meminta agar proses penerimaan bantuan studi luar dan dalam negeri ini, harus dibuatkan regulasi.


Untuk itu Komisi V akan mendorong regulasi yang mengatur mekanisme pengelolaan penyaluran dana bantuan study dalam dan luar negeri. Sehingga dari regulasi tersebut, maka pengelolaan bantuan studi tersebut, akan disalurkan melalui mekansime dan prosedur atau standar yang sudah diatur dalam regulasi misalnya perda.


"Tapi memang selama ini, distribusi dana bantuan studi di dalam dan luar negeri ini, karena mungkin belum ada regulasi, maka kebijakannya berubah-ubah, datanya tidak pasti, sejak pak Besem Gombo itu diganti, jadi akhirnya menimbulkan banyak penyimpangan-penyimpangan,“ bebernya.


Bahkan, tandas Yan Mandenas, jika memang ada indikasi penyimpangan, maka Komisi V DPR Papua mendukung dan meminta agar dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK agar dana bantuan studi itu bisa dibuka.


Yan Mandenas menambahkan, karena hal itu bukan saja membuat DPR Papua resah, dengan sebuah mekanisme yang salah, tetapi juga mahasiswa penerima beasiswa juga mempertanyakan hal itu dan banyak yang dirugikan akibat dari tidak lanjut studi dan lain sebagianya.


"Karena penerimaan beasiswa yang terlambat. Maka wajar mereka tuntut agar bantuan beasiswa itu untuk diaduit, supaya data penerimaan tidak fiktif nanti, " tutup Yan Mandenas. (TIARA)

Published in Headline

Jayapura, Program beasiswa luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah propinsi Papua hendaknya direvisi. Hal ini dikatakan Septinus G. Saa dalam surat elektroniknya dari Amerika, Jumat (16/2/18).

Published in Pendidikan & Kesehatan

Jayapura : Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai mengaku telah bertemu dengan Kapolri dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) guna membahas persoalan yang tengah dihadapi oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Published in Headline

Jayapura-, Pertemuan antara Lukas Enembe dan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia tanggal 4 September 2017 dengan menghadirkan Paulus Waterpauw cukup mengagetkan kita semua. Kenapa Kepala BIN hadirkan Kapolda Sumatera Utara, kenapa bukan Kapolri di Mabes Polri kalau hanya soal kasus yang dihadapi oleh Pak Lukas Enembe? Demikian pertanyaan yang dilontarkan oleh Komnas HAM melalui rilis yang diterima redaksi Jumat (15/9/17).

Published in Headline

Jayapura, - Wakil ketua Komisi V DPR Papua, Nioluen Kotoki mengaku belum mengantongi rincian lengkap data bantuan beasiswa kepada mahasiswa Papua yang menuntut ilmu diluar negeri. Padahal rincian lengkap data tersebut sudah diminta DPR Papua sejak akhir 2016 lalu.

Published in Headline

Jayapura,- Komisi V DPR Papua minta pemerintah Papua melakukan pembenahan terhadap proses transfer dana bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Published in Info Papua