Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Manokwari, TP – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan Kementerian PPN/ Bappenas mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat di Hotel Fujita, Jumat (12/4).

Published in Papua Barat

Jayapura– Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah revisi dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 84 Tahun 2012.

Published in Info Papua

 

Jayapura, - Komisi IV DPR Papua yang membidangi Infrastruktur mengingatkan Penjabat Gubernur Papua memperhatikan pelaksanaan lelang (tender) pekerjaan atau proyek di setiap SKPD yang ada di ruang lingkup Pemprov Papua.

Published in Info Papua

 

JAYAPURA, - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Jayapura menggelar workshop bagi para penyedia barang/jasa di Hotel Sahid Papua, Rabu (21/3/18).

Published in Kota Jayapura

 

JAYAPURA, - Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, Januari 2018 belum dilakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa karena masih dalam tahap kajian dokumen.

Published in Kota Jayapura

Jayapura,- Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Papua, Daud Ngabalin mengaku kurang dari 10 persen paket pekerjaan dinasnya dikerjakan oleh Pengusaha Asli Papua.

Published in Kota Jayapura

Manokwari, – Pemilik PT Esa Pratama Mandiri, SA menilai ada yang janggal atas kinerja Unit Layangan Pelelangan (ULP)  barang dan jasa pokja Kabupaten Teluk Wondama.
“Kami menilai ada kejangalan dalam proses pelelangan paket proyek pengaspalan ruas jalan Windesi Weriagar dan ruas jalan Aisandami Yopanggar,” sebut SA saat bertandang ke redaksi Tabura Pos kemarin.
Anehnya lagi, ungkap dia proyek pengaspalan jalan tersebut belum dilelangkan tetapi sudah dikerjakan oleh kontraktor. Kemudian, ungkapnya untuk paket pengaspalan ruang jalan Aisandami Yopanggar pihaknya sudah mengikuti proses pelelangan secara formal. Namun, kesan yang Ia lihat pokja tidak merujuk pada syarat utama yang dinilai, dan terkesan adanya permainan.
“Saya sempat protes saat itu, tetapi pihaknya pokja hanya memberikan waktu 2 hari. Normalnya, 5 hari  kita belum sanggah lagi waktu sudah habis dan pihak pokja langsung keluarkan pemenang,” bebernya.
Menurutnya, saat proses pelelangan ruang jalan Aisandami Yopanggar, pihaknyalah yang rangking pertama, namun yang disalahkan hanya metode pelaksanaan.
Padahal, ucapnya, jika panitia tidak memihak semua syarat telah dilengkapi. “Inikan tidak beres belum tentu PT lain betul juga kalimatnya. Panitia mengeja kalimat dan mendapatkan satu kata yang salah itulah yang digunakan panitia untuk menjatuhkan kita,” sebutnya.
Selain itu, Ia juga mempersoalkan teknis pekerjaannya, dimana pekerjaan belum selesai pihaknya sudah demo alat.
“Inilah yang dipersoalkan. Sebenarnya ini tidak menjadi soal. Semua ini tidak jadi soal tetapi inilah yang menurut kami digunakan untuk menjatuhkan kami. Kami sudah ikut beberapa kali proses pelelangan itu tidak dipersoalkan, berbeda kalau diminta waktu pelaksanaan dan metode baru kita tidak ada itu barulah kami salah,” tukasnya. [FSM-R3]

Published in Papua Barat

JAYAPURA,- Untuk menghindari kesalapahaman, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa diminta dapat intens dalam membangunan koordinasi.
Hal ini ditegaskan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Drs.Elia Loupatty dalam arahannya pada apel gabungan di halaman kantor gubernur, Senin (10/7) kemarin.
“Jadi antara kepala biro dengan kepala SKPD setiap saat dapat melakukan komunikasi,” jelasnya. Walaupun ada batasnya, tetapi kemunikasi dengan kepala SKPD itu penting,” tegasnya.
Hal ini untuk menghindari adanya laporan  yang salah kepada gubernur bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Pokja tidak bekerja sesuai prosedur.
“Ini sangat penting agar tidak ada salah tafsir, sementara kepada petugas yang ditugaskan oleh kepala SKPD kalau ada sesuatu dapat melaporkan kepada atasannya agar dapat melakukan koordinasi,” ungkapnya.
Menurut Loupatty, koordinasi antara kepala SKPD dengan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sangat penting untuk menghindari munculnya masalah.
“Ini penting jangan staf dari SKPD hanya diam, karena akan menjadi masalah. Sebab dari pantauan minggu lalu hal ini cukup tinggi,” katanya.
Ia berharap pelaksanaan tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan baik khususnya kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” saya minta perhatin kepada BPJ agar supaya dapat melaksanakan hal ini,” lanjutnya.
Sebab kata Loupatty Biro Pengadaan Barang dan Jasa berbeda dengan SKPD, untuk itu perlu ada meningkatkan komunikasi dengan SKPD yang sifatnya hal-hal makro bukan teknis.
“Sebab kalau teknis merupakan kewenangan Pokja, ini perlu saya sampaikan agar tidak ada salah tafsir kepala SKPD terhadap kepala BPJ, tetapi sebanarnya kepala SKPD dapat menanyakan kepala biro yang perlu dikomunikasikan,” terangnya.
Sementara untuk pelaksanaan tahun anggaran 20017, Loupatty meminta kepada kepala SKPD agar dapat melaksanakan dengan baik.
“Kita berharap apa yang terjadi di 2016 mudah-mudahan tidak ada lagi di 2017 baik soal ketaataan maupun soal kepatuhan,” katanya lagi.
Untuk penggunaan Dana Alokasi Khusus, kepala SKPD dan staf diharapkan seluruh potensi yang ada. Sebab DAU  menurut kementerian keuangan mulai tahun 2017 DAU sifatnya tidak seperti 2016 lalu.
“jika sudah ditetapkan Rp.1 miliar misalnya bisa diterima Rp.1 miliar atau kurang, hal ini perlu menjadi perhatian,” tambahanya. (Bams)

Published in Info Papua