Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

 

JAYAPURA, - Yang selama ini masih menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuagan (BPK) adalah terkait persoalan aset daerah untuk melakukan audit.

Published in Kota Jayapura

Jayapura,- Berkaitan dengan pengefektifan fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat daerah, secara khusus di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang mana Komisi III DPR Papua sebagai salah satu alat kelengkapan dewan di daerah yang membidangi masalah pengelolaan aset daerah, merasa perlu mengetahui kondisi pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Papua melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).

Published in Info Papua

“Kondisi per 31 Desember 2016, Asset Pemprov Sebesar Rp. 19,1 triliun”


Jayapura,- Laporan Panitia Kerja (Panja) Aset dan Pendapatan Komisi III DPR Papua atas “Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Hibah, dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Papua tahun 2017, “Pengusulan Penghapusan Sisa kas Bendahara yang belum dipertanggungjawabkan Tahun 1981/1982 sampai dengan tahun 2008, serta  “Pengusulan Penghapusan Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak ketiga tahun 2002 sampai dengan 2003.

Published in Headline

Manokwari, – Inspektorat Kabupaten Manokwari saat ini tidak lagi menangani pendataan aset Pemerintah Daerah (pemda) Manokwari. “Sejak sudah ada BPKAD, sudah kami limpahkan semuanya dan ada berita acaranya,” kata Inspektur Pemkab Manokwari, Suleman S. Sesa saat ditemui Tabura Pos di kantornya, Jumat (22/9).

Published in Papua Barat