Pasific Pos | Lintas Daerah | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

Nabire,- Aparat Keamanan (Apkam) yang bertugas wajib memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam proses PSU yang akan datang.
Demikian dikatakan Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar dihadapan prajurit TNI dan Polri dalam apel kesiapan pelaksanaan PSU di kabupaten Intan Jaya, Rabu kemarin.
"Kami dari pihak Kepolisian menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak khususnya TNI yang telah memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan PSU," ujar Kapolda.
Ditegaskannya, bahwa tugas aparat keamanan adalah mewujudkan situasi yang aman dan kondusif sehingga PSU dapat terlaksana dengan lancar.
"Kita harus mengeleminir semua potensi ancaman yang ada baik konflik sosial, teror maupun potensi ancaman dari kelompok bersenjata," ujarnya.
Lebih lanjut ditekankan bahwa sebagai alat negara kita harus menyakinkan lagi bahwa posisi TNI dan Polri dalam proses Pilkada adalah netral sehingga setiap calon dapat bersaing dengan sehat.
Kedepan kita berharap kepada semua pihak agar konflik pada saat Pilkada sebelumnya tidak terjadi kembali dalam PSU tanggal 11 Juli 2017, hendaknya setiap pasangan calon dan para Tim Sukses tidak melakukan tidakan pengerahan massa yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu kita harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif.
Lindungi rakyat dan lindungi kepentingan umum dengan cara yang persuasif namun tidak mengabaikan hukum.
Sementara itu  Pangdam XVII/Cenderawasih,  Mayjen TNI George Elnadus Supit dihadapan prajurit mengatakan bahwa apkam mendapat tugas pengamanan PSU di wilayah Kabupaten Intan Jaya.  
Oleh karena itu, kita harus bertugas dengan baik sehingga pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman. Laksanakan tugas sesuai dengan Protap, dalam waktu yang ada laksanakan latihan. Jaga kekompakan antara seluruh aparat keamanan sehingga kita dapat mengatasi setiap permasalahan dengan tepat, cepat dan tuntas," ujar Pangdam dengan tegas.
Pangdam juga berpesan agar apabila terjadi sesuatu yang dapat memicu konflik maka harus segera diambil tindakan agar tidak meluas.
Tampak dalam apel ini antara lain,   Klemen Tinal (Wakil Gubernur Papua),  Kombes Pol Wagio Rahardjo (Dirintelkam), Kombes Pol Andi Heru Santo (Dirbinmas),  Kol Inf Rudi Jayakarta (Asops Kasdam), Kol Inf Bosco H Yunanto (Asintel Kasdam), Letkol Inf Jerry H.T. Simatupang (Dandim 1705/PN),  AKBP Supriagung (Kapolres Paniai) , G. M. Pasek S (Kajari Nabire) (Fani)

Published in Lintas Daerah