Displaying items by tag: APBD Papua Barat | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVIII Manokwari telah membahas tentang rencana pelebaran Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – DPR Papua Barat mengadakan Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Gubernur Papua Barat tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 di DPR Papua Barat, Selasa (12/12/17).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR Papua Barat harus memperhatikan waktu pelaksanaan pembahasan RAPBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – TV Parlementaria DPR Papua Barat tak kunjung beroperasi hingga sekarang. Padahal, peralatannya sudah disiapkan sejak setahun lalu.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Direktur Jaringan Advokasi Kebijakan dan Anggaran (Jangkar) Papua Barat, Metuzalak Awom mengatakan, alasan utama penyerapan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan total Rp. 6 triliun lebih tidak maksimal, karena sistem Unit Layanan Pelelangan (ULP).

Awompun mempertanyakan alasan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak maksimal gara-gara pelelangan. Sebab, ungkap dia, jika dilihat, sekitar 40 persen anggaran diperuntukkan untuk meningkatkan kapasitas yang tidak bersentuhan langsung dengan proyek fisik.

“Misalnya kalau dibilang penyerapan anggaran baru 50 persen atau di bawah 50 persen, nah, ada proyek yang bisa melalui penunjukkan, tetapi nilainya di bawah Rp. 500 juta. Itu kan adalah kewenangan daerah yang dilakukan tanpa melewati pelelangan, tetapi melalui penunjukkan,” ungkap Awom kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Kamis (19/10/17).

Untuk itu, sambung mantan anggota DPRD Kabupaten Manokwari ini, jika dikatakan penyerapan anggaran tidak maksimal, maka patut dipertanyakan, ada apa.

“Kenapa, karena dari hasil analisis Jangkar, 40 persen APBD digunakan untuk kegiatan nonfisik. Jika dihitung-hitung, penyerapan anggaran mencapai 45 persen sekian, sedangkan kegiatan fisik sebagian sudah berjalan, tapi kok masa penyerapan APBD tidak mencapai 50 persen atau di bawah 50 persen,” papar Awom.

Untuk itu, ia meminta hal ini perlu dijelaskan. Lanjut dia, jika factor utama penyerapan anggaran tidak maksimal akibat pelelangan dengan sistem online, kendalanya apa, apakah sumber daya manusia atau jaringan internet.

Awom mengutarakan, jika kedua hal itu yang menjadi kendala, maka pemerintah daerah berkewajiban membangun kerja sama dengan stakeholder terkait untuk mencari solusinya.

Ia menegaskan, jika pelaksanaan APBD dalam tahun ini tidak berjalan maksimal, maka akan mempengaruhi APBD di tahun berikut.

“Akibatnya, plafon anggaran dari Rp. 6 triliun lebih bisa saja berkurang atau bisa saja akan tetap, maka pembangunan seperti apa yang diharapkan jika kondisi anggaran kita seperti ini,” tuturnya. [FSM-R1]

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 mengalami penambahan kurang lebih sekitar 142 miliar lebih, ungkap Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol.

Published in Papua Barat