Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi  (Pemprov)  Papua bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara  Republik Indonesia (LAN-RI) menggelar   Sosialisasi Angka Kredit Jabatan   Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di  Aula BPSDM Papua, Cigombong, Kota  Jayapura, Kamis (13/7).
Pelaksanaan  kegiatan Sosialisasi Angka Kredit Jabatan   Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berlangsung 13-14 Juli 2017,  jumlah peserta sebanyak 60  orang  yang diikuti Widyaiswara dan  pejabat struktural dari Provinsi Papua, Papua Barat dan  Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
Kepala  Badan Pengembangan  SDM Papua Zakharias Giay saat menyampaikan Sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH menjelaskan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan  Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2016,  bahwa dalam rangka  mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsional Widyaiswara,  agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Gubernur mengatakan, Tim   Penilai Angka Kredit  Widyaiswara memegang peranan penting dalam memberikan penilaian  terhadap  prestasi kerja  Widyaiswara  yang dituangkan dalam Daftar Usulan  Penetapan Angka  Kredit (DUPAK).
Menurutnya,  ketetapan penilaian sangat  diutamakan  dalam proses pemeriksaan berkas DUPAK  yang diajukan kepada  Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara guna menjamin  ketepatan hasil  penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan   Fungsional  Widyaiswara,  maka perlu didukung  anggota  tim  yang kompeten dan mekanisme  serta prosedur yang jelas.
“Pedoman tata kerja dan  tata  cara  penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan   Fungsional  Widyaiswara disusun dalam rangka  memberikan  rambu-rambu  yang jelas kepada  instansi atapun  tim penilai,” katanya.
Dijelaskannya, pembinaan aparatur  yang dilaksanakan  melalui Badan  Pengembangan SDM bagi PNS  merupakan suatu hal sangat penting  dan strategis. Dimana  Diklat sebagai salah-satu komponen  penting pada aspek  pembangunan kualitas SDM aparatur  harus  cepat beradaptasi dengan tuntutan perubahan tersebut.
Seluruh aspek  pengembangan mulai  dari program  sampai dengan  Widyaiswara, lanjutnya,  harus ikut berubah menyesuaikan  dengan kondisi yang ada.
Dikatakan, sehubungan dengan hal tersebut LAN RI sebagai pembina pengembangan SDM aparatur serta jabatan  fungsional Widyaiswara terus beradaptasi  terhadap perubahan-perubahan yang terjadi,”  ucapnya.  Dimana angka kredit dalam jabatan  fungsional Widyaiswara sebagaimana pada jabatan fungsional lainnya, ungkapnya,  adalah instrumen  yang  digunakan untuk mengukur kinerja.
“Dengan mengetahui jumlah angka kredit  yang dimiliki dan   dihasilkan seorang Widyaiswara akan  dapat memprediski kariernya dalam periode  tertentu,” tandasnya.
Pasalnya, seringnya terjadi  kesalahan  pemahaman  dalam perhitungan angka Kredit diantara Tim Penilai Pusat  (TPP) dengan Tim Penilai Daerah (TPD)  dan Tim Penilai Instansi   menjadikan  citra Tim Penilai Pusat (TPP)  kurang  baik di kalangan Widyaiswara dalam mempertimbangkan hal tersebut, maka  sebagaimana kebijakan lainnya  perlu adanya penjabaran  yang bersifat lebih teknis dan detail dari Peraturan Menpan  Nomor 26    Tahun 2015.
“Saya berharap  kiranya Sosialisasi Angka Kredit Jabatan   Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ini dapat bermanfaat bagi saudara,  terutama  dalam mengabdikan diri  sebagai aparatur  pemerintah di Provinsi Papua,”  ujarnya. (Bams)

Published in Info Papua