Pasific Pos | Lintas Daerah | Pasific Pos.com

| 25 August, 2019 |

Legislator : MRP Harus Segera Dilantik

Minggu, 10 September 2017 18:48

Jayapura - Anggota Komisi I DPR Papua, bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magai mendesak agar anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) segera dilantik.  Pasalnya hampir setahun ini mengalami kevakuman Apalagi kata legislator Politisi Partai Demokrat ini,  tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua sudah semakin dekat.

Published in Sosial & Politik

Legislatif Kembali Desak Pelantikan MRP

Jumat, 08 September 2017 21:14

JAYAPURA, -  Hingga saat ini, kepastian waktu pelantikan MRP belum ada tanda-tanda. Padahal, lembaga kultur adat Papua ini, sudah mengalami kevakuman hingga satu tahun berjalan.
Terkait dengan itu, anggota Komisi I DPR Papua, Ruben Magai mendesak, pemerintah ataupun pihak terkait untuk sesegera mungkin melakukan penjadwalan pelantikan tersebut.  “MRP ini hampir 1,5 tahun mengalami vakum. Jika seperti ini siapa yang bertanggungjawab? Harus segera dilantik,” tegas Ruben Magai, Jumat (8/9).

Published in Headline

JAYAPURA –  Anggota  Dewan Perwakilan Papua (DPRP)  Maria Dwitauw menyayangkan perekrutan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua yang tidak sesuai Suku  dan wilayah Adat di Papua.
Dimana perekrutan anggota MRP di wilayah Mee Pago yang terdiri dari Kabupaten Intan Jaya, Paniai dan Mimika  dengan mendiam suku Komoro, Amungme dan Moni tidak di masuk dalam daftar perekrutan sebagai anggota MRP.
Padahal tiga kabupaten yang tergolong besar ini merupakan daerah yang sangat rumit masalah dihadapi oleh setiap masyarakat disana. Bahkan pemerintah sekalipun, namun masih saja tidak merekrut anggota MRP dari perwakilan laki-laki.
“Memang di Mimika menghimpun beberapa suku. Namun yang kami sayangkan  Timsel ditingkat kabupaten tidak melihat berkas secara bagus karena ada berkas adminsitrasi seperti KTP sudah habis dan Ijazah nama lain dan marga lain, namun tetap di masukkan tapi diabaikan suku lainnya,”  kata Maria kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (6/7/2017) kemarin.
Maria menganggap bahwa, perekrutan anggota MPR yang dilakukan oleh Tim Seleksi ditingkat kabupaten sangat tidak adil. “Memang wilayah Mee Pago ini keterwakilan perempuan sudah aman karena hanya dapat dua kursi, tapi yang kami tanyakan kenapa keterwakilan laki-laki tidak ada,” katanya.
Ia mempertanyakan hal ini karena keterwakilan Agama di wilayah Nabire merupakan Suku Mee, dari Adat Nabire berasal Dari Suku Mee dan Mimika merupakan keterwakilan adat dari Suku Mee.
“Kenapa semua berasal dari suku Mee, ini tidak ada. MRP ini kan lembaga kultur. Jadi kami pertanyakan kinerja Timsel Kabupaten. Begitu juga Timsel Provinsi karena tidak betul-betul melakukan sosialisasi secara baik kepada Timsel di tingkat kabupaten dan Kita,” katanya.
Untuk itu, Maria meminta kepada Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe agar keterwakilan laki-laki dari adat,  khususunya di Mimika agar mempertimbangkan secara jelih. Sebab, tidak semua kultur di wilayah Mee Pago bukan hanya suku Mee yang ada tapi suku lainnya ada.
“Saya minta kepada Gubernur ada pertimbangan khusus ketewakilan adat pihak laki-laki di wilayah Mimika. Jangan perekrutan ini hanya kepentingan seseorang, ini tidak tidak benar dan harus dipertimbangakn secara baik  oleh Gubernur Papua,” pungkasnya.  (Erna)

Published in Sosial & Politik

SENTANI – Calon Anggota Mejelis Rakyat Papua (MRP) Kabupaten Nduga, Eliaser Tabuni, S. Th, memprotes Panitia Pemilihan (Panpil) MRP Kabupaten Nduga yang meloloskan salah satu Calon anggota MRP Kabupaten Nduga, Luis Maday. Ia menilai, Panpil MRP Kabupaten Nduga tidak melakukan seleksi sesuai prosedur yang diperintahkan oleh Penitia Penyelenggara (Panpel)Provinsi.
“Jadi, yang berhasil lolos dalam seleksi calon anggota MRP dari Kabupaten Nduga kan ada dua. Itu adalah saya dan pak Luis Maday. Tapi, Dia (Luis) ini bukan orang asli dari Kabupaten Nduga tapi Paniai. Walaupun dia saudara kami tapi dia bukan asli Nduga. Untuk itu, kami minta agar Luis Maday ini dimentahkan serta diganti dengan calon anggota yang benar-benar orang asli Kabupaten Nduga,”tegas Eliaser Dalam Jumpa pers dengan wartawan, Selasa (4/7) Kemarin.
Seharunya, Kata Eliaser Panpil memberikan kesempatan kepada orang asli Nduga bukan orang yang asalnya dari luar Kabupaten Nduga.
“Atas dasar ini, saya minta agar satu kursi yang disiapkan kepada Luis Maday harus diberikan kepada orang asli Nduga,”pintanya.
Ditegaskan Eliaser, jika dirinya sudah menghubungi Panitia Pengawas (Panwas) dan ketua Panpil Provinsi Papua agar mementahkan Luis Maday dalam perekrutan calon anggota MRP dari Kabupaten Nduga.
Selain itu, Ia dan seluruh masyarakat adat Nduga juga sudah melakukan pertemuan untuk menolak Luis Maday dalam perekrutan calon anggota MRP.
Sebelumnya diakui Eliaser, walaupun dia (Luis Manday) bukan asli Nduga, namun masyarakat Nduga sudah pernah memberikan kesempatan lima tahun untuk duduk di MRP.
“Tapi, selama lima tahun duduk di MRP, tidak pernah ada kontribusi yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Nduga. Nah, sekarang harus anak asli Nduga yang duduk bukan Luis Maday yang tidak pernah sama sekali memberikan kontribusi untuk masyarakat Kabupaten Nduga,”jelasnya.
“Intinya, saya dan masyarakat Nduga menolak dengan tegas pencalonan Luis Maday dan meminta kepada Panpel maupun Panpil untuk tidak menerima Luis Maday sebagai anggota MRP dari Kabupaten Nduga,”harapnya menandaskan. (Jems)

Published in Lintas Daerah