Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

JAYAPURA,- dalam rangka pemungutan Suara Ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Intan Jaya di dua distrik 11 juli mendatang sebanyak 130 personil Anggota Kepolisian Polres Paniai di kerahkan.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M.Kamal saat di hub Minggu (9/7) pagi.

Kata Kamal sebanyak 130 personil yang di kerahkan guna penebalan pasukan di dua distrik yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati yakni Distrik Agisiga dan distrik Sugapa dengan Jumlah 7 TPS.

"130 personip ini sudah di terbangkan menggunakan hellycopter BELL 2212 PK HMN milik CV. Cahya Utama Sabtu Pagi," pungkasnya.

Lanjut Kamal pergeseran Personil ke Tps melalui jalur udara untuk menghemat waktu dan tenaga, Tps tidak dapat dijangkau dengan kendaraan darat dan jika di tempuh dengan berjalan kaki bisa memakan waktu nerhari hari untuk sampai ke tujuan.

"Pergeseran Personil kami menggunakan jalur udara untuk menghemat waktu dan tenaga Personil Pam, Tps juga tidak di jangkau dengan kendaraan darat jika ditempuh dengan jalan kaki bisa berhari - hari," Paparnya.

" Masing - masing TPS juga didampingi Perwira Pengendali (Padal) dari Polda Papua yang sangat membantu selain menambah jumlah tenaga pengamanan juga membantu mengendalikan personil di Lapangan tps sesuai perintah Kapolda papua," Lanjutnya.

Dirinya pun menambahkan 130 personil yang di terjunkan dalam rangaka Pemungutan Suara ulang rencanya pasukan anggota itupun ditaruh di titik rawan, Objek Vital serta membantu rekan rekan BKO Brimob, Polsek Setempat dan TNI melalakukan Razia Senjata Tajam dan Miras.
 
Perlu diketahui Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kab. Intan Jaya di laksanakan di 2 Distrik dan 7 TPS yaitu Distrik Sugapa Kampung Emondi 4 Tps dan Distrik Agisiga Kampung Soali 1 TPS, Kampung Tausiga 1 TPS serta Kampung Unambundoga 1 TPS 11 Juli 2017 mendatang. (Ridwan)

Published in Sosial & Politik

Manokwari,– Masyarakat di Provinsi Papua Barat meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2022 memproses hukum mereka yang menggunakan ijazah palsu.
Menanggapi permintaan masyarakat tersebut, Juru Bicara (Jubir) Pansel Calon Anggota MRPB Periode 2017-2022, Filep Wamafma, pihaknya menyiapkan surat pernyataan untuk calon anggota MRPB untuk menandatangani tentang kebenaran ijazahnya.
“Khusus untuk calon anggota MRPB yang dokumen ijazahnya tidak lengkap berkaitan sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), maka yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan,” kata Wamafma kepada para wartawan di Swiss-Belhotel Manokwari, kemarin.
Wamafma menegaskan, dengan menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen dan apabila di kemudian hari ada dokumen palsu atau ilegal, maka yang bertanggung jawab yang bersangkutan sendiri.
“Ini bukan otoritas Pansel, tapi kami sudah membuat foam untuk memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana yang sering dilakukan. Kita buat dalam surat pernyataan yang secara langsung mengikat yang bersangkutan,” ujar Wamafma.
Lanjut dia, apabila ke depan ternyata ijazah yang bersangkutan palsu, maka konsekuensi hukumnya ditanggung yang bersangkutan.
Ditanya tentang berapa banyak calon anggota MRPB yang terindikasi, Wamafma mengatakan, pihaknya sudah tidak berbicara tentang indikasi lagi, karena dokumen yang membuktikan kebenaran mereka berkuliah, sudah dikembalikan.
“Tapi, kita belum teliti kebenaran itu. Pada saat wawancara, barulah kita menunjukkan dokumen dan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keraguan kami tentang ijazah,” terang Wamafma. [FSM-R1]

Published in Papua Barat