Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bertempat di SwisbelHotel Jayapura, Senin (14/08/2017) kemarin.
Rapat dipimpin oleh Sekda Papua Hery Dosinaen dan dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sonny Sumarsono berserta staf, Ketua KPU dan Sekretaris KPU, Bawaslu dan pihak TNI/Polri.

Published in Headline

KPU Biak Usulkan Anggaran Rp 52 Miliar

Selasa, 18 Juli 2017 19:20

JAYAPURA,- Pilkada serentak tahun 2018 akan berlangsung 27 Juli 2018. KPU Kabupaten Biak Numfor sudah mengusulkan anggaran ke Pemerintah setempat sebesar Rp 52 miliar lebih.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor, Markus Masnembra, mengatakan, anggaran yang diusulkan oleh KPU Biak akan dilakukan rasionalisasi.

Published in Headline

JAYAPURA,- Anggaran untuk Pilgub Papua 2018 mendatang mencapai Rp 2 triliun. Angka tersebut dinilai sangat besar sehinggga menjadi beban APBD provinsi dan kabupaten.
“Anggaran yang diusulkan KPU sendiri kurang Rp 1 triliin lebih, ditambah Bawaslu dan aparat keamanan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 triliun,” tegas Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, S.IP. M. KP, dalam rapat koordinasi dan pembahasan pencegahan korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Sasana Karya kantor Gubernur, Senin (17/7) kemarin.
Dijelaskannya, anggaran yang diajukan oleh KPU tersebut menjadi cukup besar dan menjadi beban APBD provinsi dan kabupaten.
“KPU, Bawaslu dan aparat keamanan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp.2 triliun lebih. Anggaran ini cukup bersar, jika proyeksikan untuk Pilkada satu hari,” jelasnya.
Ia berharap anggaran yang cukup besar ini dapat menjadi perhatian dari KPK, “mudah-mudahan ini menjadi catatan dari KPK untuk melihat anggaran politik ini, belum termasuk di kabupaten dan kota yang mempunyai gesekan horizontal maupun vertical pada pelaksanaan Pilkada yang menjadi konsekuensi logisnya adalah pelaksanaan PSU yang membutuhkan biaya besar,” sambungnya.
Diakuinya, dampak dari pemilihan langsung tersebut menelan biaya yang cukup besar. Papua sebagai daerah Otonomi Khusus seharus refrensinya pada undang-undang nomor 21 tahun 2001.
“Saya minta ada pertemuan secara khusus untuk membahas hal ini, karena kami tidak mau terus mengakomodir usulan yang begitu besar walaupun ada pembahasan secara konprehensif, tetapi kami membuang biaya yang sangat besar,” terangnya.  “Ini adalah satu eksperimen politik, dimana pemilihan langsung konsekuensi logisnya adalah terjadi pembiayaan yang luar biasa besar,” ucapnya. (Bams)

Published in Headline