Pasific Pos | Papua Selatan | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

Jayapura,- Komisi I DPR Papua adalah Komisi yang membidangi Pemerintahan, yang tugasnya untuk mengawal kekuasaan. Apalagi, Komisi I lebih banyak mitranya, sehingga untuk kinerja pimpinan pemerintahan itu harus lebih diperhatikan.

Published in Sosial & Politik

JAYAPURA,- Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH memperingatkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Sekda Papua untuk fokus pada penyerapan anggaran 2017.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ikut menghambat serapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Published in Info Papua

JAYAPURA, - Pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) pengelolaan dana kampung di lingkungan Pemkot Jayapura di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (28/9/17).

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA,- Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, dengan demikan, Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan agar dalam penyusunan APBD, lebih memprioritaskan anggaran untuk belanja pelayanan publik.
Hal demikian disampaikan Gubernur Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekertaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Indro Baskoro, pada pembukaan sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (13/7) di Jayapura.
Lukas juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperhatikan jadwal maupun tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan ABPD 2018. “Tetapi disatu sisi juga memastikan agar penganggaran itu, dapat benar-benar didedikasikan untuk rakyat. Kemudian harus berjalan dengan efisien dan penuh integritas,” terang dia.
Menurut dia, kinerja birokrasi saat ini mendaat sorotan tajam karena struktur yang gemuk, kurang responsif dan biaya tinggi. Belum lagi keluhan terhadap birokrasi, terkait biaya yang ditanggung oleh daerah dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan.
Disamping itu, terjadi inefisiensi dan ketidakekonomisan yang dilakukan aparatur birokrasi dalam mengelola keuangan. Sehingga dala membiayai satu kegiatan terjadi kelebiha kebutuhan dan batas kewajaran yang tentunya menambah beban APBD.
“Birokrasi yang gemuk ini menyebabkan  membengkaknya belanja untuk birokrasi. Maka kalau hal ini tidak dikelola dengan baik maka dikuatirkan porsi belanja APBD untuk aparatur melebihi belanja publik. Dampaknya, kinerja pelayanan pemerintah daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
“Sehingga pada kesempatan ini juga saya berharap alokasi APBD dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial supaya mulai dibatasi serta dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas sebagaimana peraturan perundang-undangan”.
“Termasuk melakukan pemantauan pada penyerapan anggaran sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diakukan lebih awal,” ujarnya.
Ia menambahkan, jumlah pendapatan dan belanja APBD, menunjukan besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga membutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai dan handal.
Kendati begitu, sistem pengendalian internal ini harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai tahap pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. “Maka itu, disinilah peran Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (Bams)

Published in Info Papua

MERAUKE,- Proses seleksi pejabat tinggi pratama (eselon II,red) di lingkungan Pemda Merauke masih berjalan. Akibatnya, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan, maka kewenangan pengguna anggaran ditarik satu tingkat yang lebih tinggi yakni Sekretaris Daerah (Sekda).
Bupati Merauke, Frederikus Gebze,SE,M.Si mengatakan  penarikan kewenangan kuasa pengguna anggaran ke Sekda itu dilakukan sesuai regulasi dan berdasarkan surat keputusan Bupati. Di dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa apabila pejabat devinitif telah dikukuhkan, maka kewenangan akan dikembalikan kepada pejabat yang bersangkutan.
Sedangkan untuk pejabat pembuat komitmen ditunjuk Sekretaris di masing-maisng SKPD yang memang telah dijabat oleh pejabat devinitif. “Supaya tidak terjadi kejanggalan, maka semua diatur sesuai tata cara supaya secara administrasi berjalan baik,”terang Bupati di hadapan pimpinan dan anggota Dewan dalam rapat dengar pendapat di Ruang Sidang Dewan, Selasa (4/7).
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Fransiskus X Sirfefa, dalam sambutannya ketika membuka rapat dengar pendapat mengatakan agenda rapat kali ini adalah meminta penjelasan Bupati terkait pelantikan pejabat eselon II dan penyerapan anggaran APBD Tahun 2017. Ini dilakukan, karena kondisi ini telah berimbas pada semua sektor di Kabupaten Merauke termasuk sektor perekonomian.
Menurutnya, kalaupun ada persoalan atau kendala maka antara esekutif dan legisltif diharapkan bisa bicara bersama-sama serta mencarikan solusinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Terima kasih kepada Bupati dan jajaran yang telah hadir untuk menghadiri rapat dengar pendapat ini,”ujarnya. (Suyatmadi)

Published in Papua Selatan