Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

JAYAPURA,- Perwakilan calon Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2016-2021 dari kaum perempuan di 4 wilayah adat yakni Tabi, Saireri, Lapago dan Meepago, mendatangi kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Kamis (13/7) untuk melaporkan keberatan, sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap kinerja panitia seleksi.

Perwakilan perempuan dari 4 wilayah adat tersebut yang diwakili oleh Rode Ros Muyasin menyebutkan kedatangan mereka untuk menyampaikan beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan aturan mekanisme yang sudah ditetapkan.

"Kami datang sebagai sebuah proses transparansi kepada semua pihak khususnya masyarakat asli Papua yang termasuk di dalam masyarakat adat, perempuan dan generasi muda Papua yang merupakan penerima manfaat utama dari produk masa Otonomi Khusus," ujar Rode.

Ia menuturkan, pemilihan calon anggota MRP dengan sangat menyesal dirinya menyatakan gagal karena dilaksanakan tidak sesuai dengan Perdasus No.14 tahun 2016 dan terkesan mengabaikan isi dan amanat dari Perdasus tersebut.

"Bagi kami perlu ada peletakkan dasar yang benar sesuai aturan dan hak bahwa kami perlu mendapatkan keadilan dan kebenaran," terangnya.

Salah satu isi keberatan yang dilayangkan yakni seperti yang terjadi di Wilayah Lapago yang disampaikan Isago Huby sebagai perwakilan dari wilayah adat tersebut. Menurutnya, pansel sengaja membiarkan atau mengakibatkan kerugian yang besar bagi calon anggota berupa materi dan psikologis.

"Ada pengguguran calon dengan alasan yang tidak jelas. Padahal menurut kami, mereka itu sudah diseleksi dari Kabupaten masing-masing dan sudah ditetapkan 6 perempuan dan 6 laki-laki. Kami tidak puas dengan tindakan panitia yang menggugurkan calon seperti itu," keluh Isago.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pewakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan pihaknya akan menindak lanjuti beberapa dokumen yang sudah disampaikan.

"Baik itu untuk MRP dan 14 kursi DPR, semua ada pada Kesbangpol dan Pak Gubernur sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses ini," pungkasnya.

Published in Sosial & Politik