Pasific Pos | Edukasi | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

JAYAPURA, - Pemerintah Kota Jayapura menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masing-masing wilayah pada tahun ajaran 2017/2018.
Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano, mengatakan sistem dimaksud sebagai solusi mencegah keterlambatan siswa saat masuk sekolah.
Meski demikian, kata BTM, sebagian orang tua siswa mengeluh adanya penerapan sistem ini kerena merasa berhak menentukan anak-anaknya untuk menimba ilmu di sekolah yang diingkan.
"Sistem ini dilakukan agar anak-anak dekat dengan sekolah sehingga tidak terlambat datang ke sekolah karena jarak antara rumah dan sekolah sangat jauh," kata Benhur di Kantor Wali Kota Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (6/7).
Selain itu, kata Benhur, penerimaan siswa baru sesuai wilayah di tahun ini untuk memeratakan jumlah peserta didik sehingga tidak terjadi penumpukan siswa pada satu sekolah.
"Kalau menggunakan lintas rayon, maka sesuka masyarakat pinginnya ke sekolah favorit saja. Semua sekolah di Kota Jayapura ini adalah sekolah unggulan," kata Benhur.
Pendeta John Baransano, yang juga sebagai orang tua siswa, menyambut baik sistem penerimaan siswa tahun ini, yang dinilainya memiliki tujuan baik demi kualitas pendidikan di Kota Jayapura.
"Tujuan pemerintah benar, namun kebanyakan orang tua menginginkan sekolah yang berkualitas, dan lingkungan yang baik. Pemerintah harus lakukan sosialisasi," kata John. (Ramah)

Published in Pendidikan & Kesehatan

JAYAPURA,- Kepala Bidang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Abdul Majid mengatakan, untuk jumlah peserta PPBD online Tahun ajaran 2017-2018. Peserta didik yang siap diterima diperkirakan 5307 siswa calon peserta didik baru SLTP/MTS Se Kota Jayapura.
Abdul Majid mengatakan, seluruh prodak anak-anak lulusan Sekolah Dasar (SD) ini bisa terserap di jenjang SMP/MTS. Maka, sudah menjadi kewajiban Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura mengakses semua anak usia pendidikan.
Dikatakan, Tugas dan kewajiban mereka ialah untuk menampung usia anak sekolah, meskipun kendalanya menumpuk pada sekolah-sekolah tertentu. Tetapi sudah kami petakan mereka tertampung pada sekolah di jenjang SMP/MTS.
“Standar pelayanan minimal SLTP itu minimal 32-36 kami estimasi dan analisis itu memang kurang lebih 36-38 dibangku SLTP. Kedepan harus ada penambahan unit sekolah ruang kelas,” kata Abdul Majid kepada wartawan selasa, (4/7/2017).
Abdul Majid mengatakan, apa yang dilakukan semua berangkat dari Visi Wali Kota bahwa pembelajaran dengan berbasis ICT penerimaan siswa bebasis ICT semua itu Visi Wali Kota Jayapura belajar 12 tahun dekat dengan tehnologi.
“Saya pikir apabila sosialisasi cepat tidak ada kendala dari orang tua.  Waktunya mepet sehingga sosialisasinya terbatasa, sebenarnya pendaftaran menggunakan online lebih sederhana. Sehingga untuk melakukan sosialisasi waktunya mepet  dari sisi aturan kemudahan tidak menumpuk di pagi hari,” katanya.
Abdul Majid mengatakan, agak terbatas memang jadi memang kondidinya PPDP tahun ketiga mudah mudahan menigkat. (Erna)

Published in Pendidikan & Kesehatan