BTM: Razia Miras Arogan dan Bergaya Preman | Pasific Pos.com

| 24 July, 2019 |

BTM: Razia Miras Arogan dan Bergaya Preman

Headline Penulis  Senin, 11 April 2016 18:21 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano

 

JAYAPURA,- Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano menilai razia minuman keras oleh Pemerintah Provinsi Papua terhadap distrubutor dan tempat hiburan malam sangat arogan dan bergaya preman.

“Harusnya fakta integritas yang di buat oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dijabarkan secara pelan-pelan dan dijabarkan secara arif. Saya juga kecewa, selaku pemilik daerah tidak diberitahukan atau di suratin,” kata Benhur Tommy Mano atau panggilan akrabnya BTM kepada wartawan, Sabtu (9/4) kemarin.
BTM menuturkan, fakta integritas yang sebelumnya di tanda tangani oleh Forkompinda Papua, yang di ikuti oleh Bupati dan Walikota Se-Papua. Namun, menurutnya fakta integritas itu tidak memiliki kekuatan hukum
yang kuat, untuk melakukan penindakan.
“Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Namun, perlu ada regulasi atau aturan yang jelas dalam memberlakukan di Kabupaten/Kota, “ tandas BTM.
Menurut BTM, fakta integritas itu tidak memiliki kekuatan hukum dan sangat lemah, sehingga apabila pemerintah bisa dibawa ke rana hukum
dan mendapat masalah.
Dijelaskannya, ditingkat pusat ada UU Peraturan Presiden No 27 Tahun 2013 tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol. Lalu di pemerintah Provinsi Papua ada Perdasi No 15 Tahun 2013.
“Tapi ada beberapa poin, di UU No 13 Tahun 2013 oleh pemerintah pusat diminta untuk dilakukan revisi. Karena bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Namun sampai sekarang revisi itu belum di lakukan,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Pendapatan Kota Jayapura itu juga menyampaikan, bahwa di Kota Jayapura juga ada Perda No 8 Tahun 2015 tentang pelarang dan pengawasan penjualan minuman beralkohol. Sehingga, perlu ada komunikasi yang baik untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.
Jadi, sebelum penindakan lanjut Tomi Mano, harusnya dilakukan tahapan seperti sosialisasi, duduk bersama dengan distributor, lalu menyampaikan ada fakta integritas dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.
“Tapi, harus ada UU atau regulasi untuk menindak bagi orang yang melanggar. Supaya kita tidak diserang dari sisi rana hukum. Kita juga mau ada aturan larangan miras sesuai dengan kateristik budaya daerah setempat,” ujar Tommy Mano.
Ditegaskannya, harus ada solusi sebelum dilakukan penindakan. Sebab para distributor dan pengecer telah membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi dan duduk bersama, dipastikan tidak akan ada bersitegang antar pemerintah dengan pengusaha miras.
“Kita juga harus memberikan solusi bagi distributor dan pengecer miras. Apakah kita habiskan dulu stock mereka atau ada dana pengembalian dari pemerintah provinsi. Mereka pasti akan menerima itu.
Hanya, jangan seperti arogan, tangan besi, tidak dengan gaya preman dan merampok. Itukan tidak boleh. Setiap warga negara punya hak dan kebutuhan yang sama,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya dirinya mendapat laporan dari masyarakat di BTM Puskopad, banyak orang mabuk. “Kalau sudah begini siapa yang pergi menangani mereka. Siapa yang  bisa mengatasi dan memberantas,” ketus Benhur.
Dikatakan, pemerintah sangat mendukung menutupan minuman keras. Namun, sebelum penutupan secara penindakan tegas, perlu dilakukan adanya strategi yang baik, mengingat kota ini memiliki hirupikuk menuju kota yang moderen, bukan kota mati.
“Mungkin solusinya, kita membatasi dan menguranginya, seperti membatasi pembelinya dari sisi usia. Lalu kita intens melakukan sweping, supaya jangan ada yang jual miras di kios-kios kecil dan di pemukiman. Atau miras hanya di jual di hotel berbintang,” imbuhnya.
Lalu kata BTM, bagaimana dengan minuman keras ilegal yang beredar di Kota Jayapura atau di Papua. “Bagaimana dengan saguer, milo dan ballo
atau bagaimana orang yang minum sepertus campur air putih. Kalau ada orang mati karena kecelakaan akibat miras, siapa yang tanggung jawab,”
tanyaknya.
Namun, kata Benhur Tommy Mano, pihaknya berjanji akan melakukan pertemuan dengan 39 pengecer dan distributor miras, yang saat ini resah dan mengeluh kepadanya. “Satu, Dua hari kedepan kami akan lakukan pertemuan dengan mereka, untuk mencari solusinya,” ujarnya.
Selanjutnya, ia menambahkan, bisa saja para pengusaha miras menggugat pemerintah provinsi papua, atas razia kemarin. “Tapi, sebelum mengarah ke situ. kita akan mendengar aspirasi mereka dulu,” kata BTM.
Dalam kesempatan  itu, Behur juga mempertanyakan, keterlibatan Satgas PAPEDA yang ikut terlibat dalam melakukan penindakan. Padahal, PAPEDA bukan lembaga penegakan hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Perda dan Kepolisian. “Itu Papeda bukan lembaga penegak hukum, jadi tidak boleh terlibat,” pungkasnya. (Yuni)

Dibaca 359 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.