DPRD Kota “Tuding” Kebijakan PLN Rugikan Masyarakat | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

DPRD Kota “Tuding” Kebijakan PLN Rugikan Masyarakat

Headline Penulis  Jumat, 08 April 2016 13:23 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Wakil Ketua I DPRD Kota, Mathilda Yakadewa “menuding” kebijakan pemadaman listrik oleh PLN di Kota Jayapura telah merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD Kota Jayapura.

“Selama sepekan ini, banyak masyarakat yang mengadu kepada saya, bahwa pemadaman listrik telah merugikan mereka, khususnya para ibu rumah tangga dan pedagang. Mereka mengeluhkan sayur mayur dan ikan, termasuk barang elektronik rusak akibat pemadaman listrik,” kata Mathilda ketika dihubungi, Kamis (7/4).
Mathilda pun menyayangkan kebijakan PLN yang tidak mengeluarkan pemberitahuan secara dini kepada masyarakat,  termasuk menyurati lembaga DPRD atas pemadaman listrik yang menelan waktu cukup lama.
Bahkan, diakuinya, pemberitahuan baru diperolehnya melalui media massa belakang ini. Padahal pemadaman listrik sudah hampir sepekan terakhir. “Kami di DPRD sendiri tidak mendapat informasi. Saya sendiri tidak paham, apa penyebab padamnya listrik,” akunya.
Ia pun mempertanyakan kebijakan pemadaman listrik oleh PLN yang terjadi selama 8 sampai 12 jam perhari. Dia juga merasa heran adanya pasokan listrik yang cukup kepada hotel berbintang maupun Mall.
“Kalau terjadi pemadaman bergilir, harusnya 2-3 jam paling lama. Bukan bisa sampai satu hari atau di jam sibuk orang beraktivitas listik padam. Masyarakat kecil menderita, tapi pemilik usaha besar tidak,”pandangnya.
Mathilda mendesak agar PLN mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah pasokan listrik di Papua khususnya di Kota Jayapura. “Gedung-gedung pencakar langit beberapa tahun terakhir beridiri di Kota Jayapura. Namun kenapa tidak di imbangi dengan pasokan listrik,” tandas dia.
Sementara itu, salah satu warga Aspol Kloofkamp, Bambang merasa gerah dengan kebijakan pemadaman lisrik. “Istri saya sudah tidak berani untuk belanja urusan dapur yang berlebihan, mengingat banyak ikan dan sayur sebelumnya busuk, akibat listrik padam,” ujarnya.
Bambang pun mendesak pihak terkait mengaudit PLN atas kebijakan pemadaman yang berlarut-larut. “Kalau boleh ada audit terhadap operasional PLTD di Kota Jayapura. Pasalnya, pemadaman seperti ini kerap terjadi dan sangat merugikan masyarakat,” tutur Bambang.
Ia pun mengaku pernah mendapat bocoran di Mapolda Papua, bahwa surat pemberitahuan pemadaman listrik oleh PLN terjadi pada Sabtu dan Minggu. Sementara kenyataan dilapangan, pemadaman terjadi hampir setiap saat, tanpa mengenal hari.
 “Saya mendapat informasi, PLN hanya memadamkan listrik hari Sabtu dan Minggu. Tapi, kenapa tidak sesuai. Ini patut di pertanyakan,” tutup dia. (Syaiful)

Dibaca 265 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.