Dana KIP Papua Masih Mengendap Di Bank | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

Dana KIP Papua Masih Mengendap Di Bank

Headline Penulis  Kamis, 24 Maret 2016 15:19 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda

 

Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua mengklaim dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Papua sampai saat ini masih mengendap di bank BRI dan BNI.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, di Jayapura, mengatakan dana KIP Papua belum di tranfer ke 29 kabupaten/kota.
"Untuk Papua uang-uang itu masih mengendap di bank BRI dan belum di tranfer ke 29 kabupaten/kota. Dimana ada sekitar Rp 80 milliar, ini dana tahun 2015," katanya.
Untuk itu, maslah ini sudah dilaporkan pihaknya ke kementerian. Sebetulnya untuk Papua ketika di tranfer dari pusat ke bank-bank pengelola, pihak BNI dan BRI harus tranfer lagi ke Bank Papua, sehingga bisa diambil oleh para pemegang KIP.
"Ini yang belum dilaksanakan oleh pihak bank. Di Papua bank yang ada di tingkat kecamatan dan kabupaten itu Bank Papua. Kalau dibiarkan di BNI dan BRI kapan bisa diambil," ucapnya.
Ia katakan, kalau pemegang KIP yang harus mengambil langsung ke BNI dan BRI, bayangkan berapa besar biaya yang harus disiapkan para siswa. Sementara dana yang diterima dari program Indonesia Pintar tidak besar.
"Cotoh saja dari Mamberamo ke Jayapura untuk pulang pergi membutuhkan biaya transportasi sekitar 6 juta, sementara yang diterima mungkin hanya 1 juta saja," ucapnya lagi.
Wonda mengaku, hal ini juga sudah disampaikan ke pihak bank yang mengelola, hanya saja jawaban mereka (bank) ini sistemnya tabungan sehingga nasabah lah yang harus datang mengambil.
"Hal ini saya juga sudah laporkan ke kementerian, dan saya juga sudah layangkan surat ke pihak BRI untuk segera mencairkan dana-dana itu segera, dengan cara memindahkan dana yang ada  ke bank Papua," kata Wonda.
Ia menambahkan, jumlah penerima program Indonesia Pintar di Papua ada sekitar 400 ribu lebih siswa tingkat SD, SMP dan SMA. Hanya yang membingungkan program ini dipegang oleh beberapa kementerian sehingga berjalan lambat.
"Data siswa memang dari setiap sekolah, hanya untuk cetak, pembagian hingga tranfer dana itu ditangani oleh beberapa kementerian," katanya. (Bams)

Dibaca 759 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.