41 Raperda Masuk Agenda Propemda DPR Papua | Pasific Pos.com

| 25 August, 2019 |

41 Raperda Masuk Agenda Propemda DPR Papua

Headline Penulis  Kamis, 24 Maret 2016 15:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Baleg DPR Papua, Yan l. Ayomi, S. Sos

 

Jayapura,- Sebanykan 41 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Badan Pembentukan Perdasi/Perdasus (BP3) DPR Papua tahun ini.

Ketua BP3 atau yang dulunya disebut Bandan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Yan Ayomi mengatakan, jumlah itu 22 Raperda merupakan usulan eksekutif dan sisanya adalah inisitif DPR Papua.
Lanjut dikatakannya, Raperda yang menjadi prioritas diantaranya Raperda tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2016-2021 yang sudah disahkan DPR Papua dan ekskutif dalam sidang non APBD pekan lalu.
"Raperda prioritas lainnya yakni mengenai Orang Asli Papua (OAP) dan rekrutmen politik oleh Partai Politik (Parpol). Dua Raperda itu ditunda pengesahannya dalam paripurna lalu," kata Yan Ayomi kepada Pasific Pos di raung Baleg  DPR Papua, Rabu (23/3) kemarin.
Dikatakan, kemungkinan Raperda itu akan disahkan pada awal April 2016 mendatang. "Kami persiapkan awal April akan ditetapkan dalam sidang paripurna. Setelah itu ada tiga lagi Raperda prioritas yaitu tentang pengendalian pendudukan, Raperda hari Minggu dan Tentang Parpol Lokal," ucapnya.
Dijelaskannya, dalam Pasal 28 ayat 3 UU Otsus berbunyi rekrutmen politik oleh Parpol di Papua untuk memprioritaskan orang asli Papua. Nah, Pasal inilah yang perdasusnya sedang dipersiapkan BP3 DPR Papua.
"Sebab kini ada tuntutan dari OAP mengenai hak-hak konsitusisi melalui Otsus. Negara sudah memberikan hak itu ke OAP tapi belum dilaksanakan selama ini. Makanya kami sedang siapkan draf Raperdasusnya," jelasnya.
Setelah Raperdanya ditetapkan tambahnya, akan diteruskan ke KPU untuk
dasar rekrutmen dalam semua jabatan politik di Papua.  Misalnya kepala daerah dan wakilnya itu harus OAP. Begitu juga unsur pimpinan DPR di kabupaten/kota dan provinsi.
"Itu perintah undang-undang hak konsitusi OAP. Semua harus legowo mengenai pelaksanaan hak konstitusi OAP. Kami kejar secepatnya," terangnya. (Tiara)

Dibaca 759 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.