BNNP Dapat Dukungan Wakil Rakyat, Tes Urine Kepala Daerah | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

BNNP Dapat Dukungan Wakil Rakyat, Tes Urine Kepala Daerah

Headline Penulis  Selasa, 22 Maret 2016 13:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua,  Yan Permenas Mandenas

 

Jayapura,- Rencana Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua  melakukan tes urine kepada para Bupati dan Walikota se Provinsi Papua dalam Rapat Kerja Bupati dan Walikota, pada akhir Maret nanti, mendapat respon dari sejumlah anggota DPR Papua.

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua,  Yan Permenas Mandenas menilai tes urine yang dilakukan BNNP Papua terhadap semua masyarakat, termasuk Bupati maupun Wali Kota, wajib hukumnya. Masyarakat pun patut menduga indikasi penggunaan narkoba, apabila Kepala Daerah menolak tes tersebut.
 “Para kepala daerah ini kan, sebagai barometer di daerahnya sehingga mau tidak mau harus melakukan tes urine terhadap wacana yang dilakukan BNN Papua,” ujarnya saat dihubungi via seluler, Senin (21/3).
Yan Mandenas menyarankan agar para pengusaha dan mahasiswa serta para dosen dilakukan pemeriksaan tes urine.  “Jadi, kebijakan ini salah satu upaya untuk memberantas pengedar dan pengguna narkoba di Indonesia, khususnya di Papua. harus ada sanksi tegas dan diproses hukum,”  katanya.



anggota Komisi I DPR Papua,  bidang pemerintahan, hukum dan Ham, Tan Wie Long


Tanggapan lain lain datang dari anggota Komisi I DPR Papua,  bidang pemerintahan, hukum dan Ham, Tan Wie Long, yang  mendorong adanya wacana BNNP Papua untuk melakukan tes urine terhadap para  Bupati dan Walikota se Provinsi Papua.
Menurutnya,  upaya yang dilakukan oleh BNNP Papua itu berdasarkan pengalaman terhadap tertangkapnya Bupati di salah Provinsi Sumatera Utara beberapa minggu lalu. “Jadi, kami berharap agar para Bupati dan Walikota di Papua harus menerima konsekuensi daripada pemeriksaan tes urine yang akan dilakukan BNNP Papua,” kata Tan Wie Long, pada Senin (21/3).
Iapun meminta kepada Gubernur Provinsi Papua agar memberikan perintah kepada siapapun pejabat  ditanah Papua untuk melakukan tes urine narkoba. Sebab, pejabat daerah merupakan merupakan barometer baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten Kota.
“Kami juga menginginkan agar tes urine tak hanya dilakukan bagi para Bupati dan pejabat pemerintah daerah setempat, tapi juga termasuk para anggota DPR Papua maupun anggota DPRD di  tingkat kabupaten/Kota,” katanya.
Tan Wie Long mengemukakan bahwa tes urine tersebut bertujuan mencegah adanya oknum-oknum para pejabat yang terindikasi kena narkoba bisa diproses hukum. Salah satu contoh, penangkapan Bupati Ogan Hilir, yang dapat menjadi pukulan keras bagi para pejabat di Papua.
“Jadi, tertangkapnya Bupati itu, maka tidak salah semua Kepala Daerah maupun anggota DPR Papua ditingkat Provinsi maupun kabupaten Kota untuk dilakukan tes urine,” kata dia.
Dukungan bagi BNN Papua juga disampaikan Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa. Hanya saja kata dia, pemeriksaan tes urine bukan suatu persoalan yang sangat mendasar yang dilakukan di Provinsi Papua, melainkan penanganan serius masalah KKN dan pelanggaran HAM.
“Yang paling urgen sekarang ini di Papua adalah bagaimana sikap pemerintah terhadap KKN, penegakkan hukum penyelesaian pelanggaran HAM. Kita semua transparansi, tidak ada yang rahasila. Kalau ada indikasi korupsi silahkan tangkap dan jujur. Jangan hanya wacana  tapi buktinya nyata tidak ada dilapangan,” ujar Kadepa Politisi Partai NasDem ini. (Syaiful)

Dibaca 406 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.