JGG: Papua Butuh Figur Pelayan Yang Mengerti Jeritan Rakyat | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

JGG: Papua Butuh Figur Pelayan Yang Mengerti Jeritan Rakyat

Headline Penulis  Selasa, 22 Maret 2016 13:40 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Tokoh Sentral Papua Selatan Drs.Johanes Gluba Gebze

 

MERAUKE,- Sosok Tokoh Sentral Papua Selatan Drs.Johanes Gluba Gebze ketika dijumpai ARAFURA News di Hotel Said Jakarta, bertutur kata mengenai informasi yang kian hangat beredar di masyarakat menyangkut

Pilkada Serentak Gubernur Papua 2018 mendatang dimana dirinya dikait-kaitkan mencalonkan diri.
Mengenai hal itu JGG (Sapaan akrabnya) tidak menampik desakan agar dirinya maju dalam Pilkada Papua tersebut. Bahkan menyatakan Papua kedepan memiliki banyak tantangan dan masyarakat membutuhkan figur pemimpin-pemimpin yang mengerti dan merasakan jeritan hati masyarakat Papua.
Menurutnya, Papua untuk maju kedepannya harus memiliki konsep atau sebuah titik tuju yang akan dicapai dalam sebuah tahapan. Sebab mimpi atau cita-cita melampaui ruang dan waktu yang tidak pernah habis. Justru harus dibarengi dengan pikiran, pandangan dan visi yang jelas terukur dan bisa dicapai. Pertanyaannya adalah siapa yang mampu berpikir dan mengaktualisasikan cita-cita dalam sebuah konsep yang aplikatif ?. Ini adalah potret realita yang dialami masyarakat di Papua. Papua masih dibelenggu sejumlah persoalan fundamental di masyarakatnya.
Meskipun Papua mengalami anugrah dua jam lebih dulu siang dari Jakarta, namun banyak orang yang tidak menyadari anugrah tersebut. Daerah yang masih dalam kondisi sosial yang memprihantinkan, penataan-penataan yang belum bisa melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan, belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan dan banyak keterbatasan infrastruktur. Ini yang sering kali terdengar diucapkan, namun tidak serius ditangani. Sekarang berapa orang yang terpanggil untuk melakukan perenungan dan permenungan melihat hal itu sebagai tanggungjawab yang harus diatasi ?. Sebab jika tidak ditangani maka berapapun generasi Papua kedepan akan tetap mengalami hal yang sama bahkan tidak dihargai dari sisi harkat dan martabat kemanusiaan.
Perjalanan Otonomi Khusus (Otsus) memang belum menggembirakan berbagai pihak, sehingga perlu dilakukan reviuw atas perjalanan Otsus itu. Dimana ada dua sisi permasalahan yakni analisasi Jakarta dan analisasi Papua. Maka perlu dikaji bersama untuk menjadi suatu kelayakan bagi semua pihak. Pikiran dan hati harus dibenahi untuk bersama berkomitmen maju dengan instrument yang merupakan hasil harapan yang dituangkan. Kini hangat menjadi pokok topik pembahasan di Komite 1 DPD RI.
“Ucapan dalam INJIL sebagai panduan dimana YESUS disebut guru. Dan Papua butuh guru-guru yang bisa sebagai panduan, bisa sebagai pemimpin, bisa sebagai perancang, bisa sebagai penggagas, pendamping dan tentu saja bisa menjadi seorang guru yang memberikan suri tauladan bagi masyarakatnya. Kaul kehidupannya bisa dikonsentrasikan sepenuhnya untuk membangun negerinya. Sebab rakyatnya belum menikmati rahmat luar biasa yang TUHAN berikan. Jakarta dan Papua harus memiliki komitmen yang sama, bukan ada gab bukan ada jurang pemisah dalam pandangan tetapi ada satu penyatuan komitmen untuk bangun bangsa ini dan khususnya masyarakat Indonesia yang ada di bumi Papua,”tukas JGG di Hotel Said Jakarta, Sabtu (.19/3).
Sehingga hal ini menjadi satu catatan penting untuk kita bertanya siapa kita, bagaimana kita dan apa yang harus kita lakukan. Dan filosofi dimana semua orang berburu binatang jabatan, tetapi bukan untuk dimakan sendiri melainkan mari kita bagi daging perburuan itu untuk dinikmati semua orang. Papua sudah ditata dalam tata ruang ulayat yang diberikan oleh TUHAN. Sehingga hal itu menjadi jelas dimana sudah ada otonom tata ulayat sebab otonom Papua adalah otonom abadi yang TUHAN berikan. Ada tanah, ada pula hukum adat. Jadi Otsus Papua sudah ada sejak TUHAN berikan bagi 250 suku dan 250 hukum adat. Sehingga pemekaran ada dari TUHAN bukan dari manusia melainkan disadur dalam aturan manusia. Pasal 18 UUD 1945 sangat jelas menyangkut pembagian wilayah-wilayah di Indonesia serta pengakuan bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.
Sebab Indonesia bukan negara administrative melainkan negara hukum dan sifatnya final. Proses pembentukan wilayah di Indonesia bukan dari administrative. Jika ada penataan besar terhadap hal ini maka berproses termasuk penataan wilayah dan grand desaign besar wilayah. Komite 1 DPD RI, Komisi II DPR RI dan Dirjend Otda sudah sepakat untuk istilah moratorium diminta untuk tidak digunakan kembali  Melainkan kajian untuk penataan wilayah bergulir disusun melalui perubahan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) terhadap penataan wilayah di RI.
“Bagi saya akan terus berpacu dan berjuang sebab kata TUHAN akan tiba saatnya dimana semua harapan masyarakat akan dianugrahkan melalui persetujuan pemekaran, walaupun melalui persyaratan administratif. Dan kita di Papua Selatan mari kita sinkroniasikan apa yang kita kerjakan ini untuk selaras dengan 2 PP yakni desaktada dan penataan Papua. Mari kita berjuang bersama ke luar jangan  hanya jago kandang saja. Mari kita komunikasikan diri dengan semua kalangan. Meskipun lama tetapi akan tiba saatnya kita berlabu di dermaga harapan. Sebab Rakyat Papua pasti memiliki pemimpin yang melayani, pemimpin yang berani membawa perubahan dan pemimpin yang dekat dengan rakyatnya ketika ada jeritan-jeritan,”papar JGG. (Felix Hursepuny)

Dibaca 383 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.