Wagub: Noken Dihapus Hanya Wacana | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

Wagub: Noken Dihapus Hanya Wacana

Headline Penulis  Senin, 21 Maret 2016 14:19 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM

 

JAYAPURA,-  Adanya usulan untuk system noken di Papua dihapus pada pilkada 2017  oleh Komisi II DPR RI, menurut Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM, itu hanya wacana.

Bagaimana mau hapus, system noken di Papua itu keputusan Mahkama Konstitusi (MK).  Bahka, dalam petunjuk teknis KPU Papua nomor 1 tahun 2013, noken digunakan sebagai pengganti kotak suara.
Jadi, keputusan penggunakan system noken di pemilihan umum kepala daerah bukan maunya Papua, itu negara dan sudah ada keputusan MK, kalau keputusan itu mau dirubah, harus ada undang-undang baru atau semacam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPU),” kata Wagub Klemen Tinal.
Lanjutnya, perlu diperbaiki dalan system noken ini adalah tata cara teknis dilapangan. “Noken itu lebih dilihat kepada kondisi dan tingkat kesulitan daerahnya, tapi usulan dari DPR RI itu baik, tapi noken itu ada hukumnya, jadi kalu mau hapus harus ada Perpu baru,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Ahmad Riza Patria setuju bila sistem noken yang digunakan di Papua dihapus. Dengan penghapusan noken maka masyarakat Papua bisa didorong menyuarakan aspirasinya tanpa paksaan.
Menurut Riza, usulan ini didukung Komisi II dan akan dipertimbangkan sebagai masukan ke pemerintah.
"Itu bisa memiliki usulan sendiri tanpa dipaksakan. Saya kira sudah saatnya kita memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua agar mereka menentukan pilihan sendiri. Saya kira itu usulan yang bisa diterima bersama-sama," ujar Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3).
Riza menambahkan bila sistem memilih dengan noken terus dibiarkan, sulit mencerdaskan masyarakat Papua.  Pasalnya, dalam memilih masih dipercayakan kepada kepala suku atau kepala adat.
"Karena kalau kita biarkan noken ada di Papua, sampai kapan kita mencerdaskan masyarakat Papua, itu artinya kita melegitimasi masyarakat Papua belum cerdas. Karena dalam pemilihanya masih dipercayakan kepala suku, kepala adat," tuturnya.
Dia yakin masyarakat Papua akan terbiasa dengan menjalankan sistem pemungutan suara seperti masyarakat pada umumnya. Secara sistem, menurutnya pemungutan suara bukan dengan noken merupakan yang terbaik. (Bams)

Dibaca 353 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.