DPR Papua Pending Raperdasus Tentang OAP | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

DPR Papua Pending Raperdasus Tentang OAP

Headline Penulis  Senin, 21 Maret 2016 14:15 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda

 

Jayapura,- Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyetujui dan mengesahkan Perdasus tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP dalam penutupan Sidang Paripurna DPR Papua, pada Jumat malam (18/3).

Selain itu, dalam sidang paripurna ini, DPRP juga mengesahkan program pembentukan peraturan daerah tahun 2016 sebanyak 23 Raperda. Sedangkan, Raperdasus tentang Orang Asli Papua (OAP) dipending, lantaran masih banyak pro kontra mengenai definisi orang asli Papua.
 “Sidang  paripurna kali ini, DPR Papua telah menyetujui dan menetapkan Perdasus tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP dan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2016,” kata Ketua DPR Papua, Yunus Wonda ketika di temui Pasific Pos usai mengikuti penutupan sidang paripurna pada akhir pekan
kemarin.
Politisi Partai Demokrat itu menyatakan, DPR Papua mengharapkan Gubernur Papua didalam mengundangkan, melaksanakan perdasus itu, agar memperhatikan saran dan masukan dari fraksi maupun alat kelengkapan dewan.
 Dengan ditetapkannya Perdasus Tata Cara Pemilihan Anggota MRP,  kata Yunus Wonda, DPR Papua dalam melaksanakan fungsi legislasinya,  yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan anggota MRP.
 “Selanjutnya DPR Papua akan mengawasi Perdasus tersebut,  apa benar-benar dilaksanakan dalam  pemilihan anggota MRP yang sudah didepan mata ini, “ ujar Wonda.
Terhadap program pembentukan peraturan daerah tersebut kata Wonda, DPR Papua juga mengharapkan agar menjadi patokan atau target prioritas, baik dewan maupun eksekutif dalam pembahasan Perdasi dan Perdasus tahun 2016.
Legislator DPR Papua itu juga mengatakan bahwa,  Raperdasus orang asli Papua belum disahkan alias dipending.  Ini lantaran masih banyak pro kontra terhadap pasal-pasal definisi Orang Asli Papua.
 “Kami tidak mau ada masalah dikemudian hari, sehingga dipending untuk dibahas dalam sidang berikutnya, “ jelasnya.
 Menurutnya, definisi orang asli Papua ini tidak bisa ditafsirkan dengan hal-hal dengan kata dan/atau tidak boleh, karena orang asli Papua itu adalah bapak, mama itu orang asli Papua.
“Itu yang menjadi masalah. Definisi OAP itu, bapak mama adalah ras Melanesia asli Papua.Tidak ada cerita dan/atau serta ada pengakuan, itu tidak bisa,” terangnya.
 Terkait pengesahan Perdasus Tata Cara Pemilihan Anggota MRP, Yunus Wonda berharap ini bisa segera diproses sehingga menjadi acuan untuk proses pemilihan MRP kedepan.
 “Kita harap dalam waktu dekat sudah selesai. Itu tugas kami di dewan sudah selesai, tinggal nanti konsultasi dan keluarkan lembaran daerah untuk dilaksanakan, “ ucapnya.
 Terkait program pembentukan peraturan daerah 2016, Yunus Wonda menambahkan, setidaknya ada 23 raperda yang akan dibahas bersama eksekutif sepanjang 2016.
 Sementara itu, dalam pidato pendapat akhir kepala daerah yang disampaikan WakilGubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM mengatakan, meski dalam pembahasan Raperdasus ini dipenuhi dengan perbedaan dan dinamika, namun itu merupakan upaya bersama untuk membawa daerah ini kearah yang lebih baik sesuai visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
 “Kami memberikan apresiasi kepada DPR Papua yang telah sungguh-sungguh membahas dan memberikan masukan terhadap Raperdasus itu, dan ditetapkan menjadi Perdasus, “ ujarnya.
 Meski sempat diwarnai listrik padam, Wagub Klemen Tinal menuturkan,  Raperdasus tentang tata cara pemilihan anggota MRP perlu ditetapkan menjadi menjadi Perdasus sebagai dasar perekrutan calon anggota MRP masa jabatan 2016-2021, mengingat masa jabatan anggota MRP 2011-2016, akan berakhir pada tanggal 12 April 2016 mendatang.
 Menurutnya, MRP sebagai lembag akultur orang asli Papua memiliki  kewenangan tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua yang berlandaskan pada penghormatan terhada padat, pemberdayaan terhadap perempuan dan kerukunan hidup beragama.
 Terkait raperdasus OAP, Wagub Klemen Tinal menjelaskan raperdasus itu tidak membuat definisi baru tentang OAP, tetapi hanya mereduksi kembali pengertian orang asli Papua, karena definisi OAP mengikuti pasal 1 huruf d UU Nomor 21 Tahun 2001.
 “Pengertian OAP dalam raperdasus ini, untuk menetapkan kebijakan affirmative yang merupakan semangat UU Nomor 21 Tahun 2001, sehingga menjadi jelas, terukur dan tepat sasaran guna pengakuan hak-hak politik, sumberdaya alam, pendidikan, kesehatan dan perekonomian, “ ungkapnya.
 Wabup Klemen Tinal menambahkan, terkait raperdasus tentang OAP ditunda dan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Namun pihak eksekutif menyambut dengan baik sebagai masukan dan akan disempurnakan lebih lanjut.
Sebelumnya, dalam pandangan akhir fraksi, Fraksi Gabungan PKB, Fraksi KNP, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra meminta untuk dipending sementara, terkait dengan raperdasus tentang OAP. (Yuni)

Dibaca 634 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.