Bintang Kejora Warnai Aksi Unjuk Rasa Ratusan Warga | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Bintang Kejora Warnai Aksi Unjuk Rasa Ratusan Warga

Headline Penulis  Sabtu, 19 Maret 2016 14:15 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Ratusan warga Papua yang tergabung dalam The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Manokwari menggelar aksi unjuk rasa damai, Jumat (18/3).

Dalam aksi unjuk rasa ini, sebagian besar massa mengenakan baju bergambar bendera Bintang Kejora. Mereka menuntut Pemerintah Indonesia segera membuka diri untuk mengizinkan misi pencari fakta HAM bisa datang ke Papua untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran HAM.
Sesuai pantauan Tabura Pos, massa berkumpul di belakang Toko Sanggeng sekitar pukul 10.00 WIT. Selanjutnya, massa bergerak menuju ke Kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sekitar pukul 11.30 WIT.
Namun, saat massa melintas di Jl. Taman Makam Pahlawan (TMP) Sanggeng, massa dihadang ratusan aparat kepolisian di depan Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Mnukwar.
Melihat ratusan aparat kepolisian yang menghadang mereka menuju Kantor MRPB, akhirnya massa kembali ke titik kumpul di belakang Toko Sanggeng.
Sejumlah warga tampak membentangkan bendera Bintang Kejora (Morning Star) berukuran kecil dan sebagian mengenakan baju bercorak Bintang Kejora. Orasi politik Papua merdeka juga tidak luput dari aksi unjuk rasa ini.
Gubernur Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Wilayah Doberai, Markus Yenu mengatakan, aksi unjuk rasa ini menyikapi rekomendasi pada pertemuan Pasific Island Forum (PIF), September 2015 tentang misi pencari fakta HAM di Papua.
“Aksi ini bertujuan untuk menyikapi salah satu rekomendasi yang dikeluarkan dalam pertemuan PIF, September 2015, untuk Indonesia agar segera membuka diri menerima tim pencari fakta ke Papua,” kata Yenu kepada wartawan, Jumat (18/3).
Yenu juga berharap Indonesia bisa membuka diri menerima kedatangan delegasi PIF yang bertolak ke Jakarta dalam waktu dekat. Namun, sambung Yenu, sesuai informasi yang diterimanya, Jakarta menolak proposal delegasi PIF yang akan bertolak ke Jakarta.
“Kami berharap Jakarta segera membuka diri agar dapat menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi, kalau hal tersebut tidak dilakukan, berarti sudah menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara demokrasi,” katanya.
Ditanya mengenai aksi penghadangan ratusan aparat kepolisian, Yenu menyayangkannya. Ia menilai hal yang dilakukan aparat keamanan justru dengan sendirinya merusak demokrasi di Negara Indonesia.
“Saya rasa penghadangan yang dilakukan aparat keamanan saat kami hendak melakukan longmarch dan menyampaikan pendapat di muka umum, kemudian dihadang itu adalah bagian dari pembungkaman demokrasi di Papua,” tukas Yenu. [ONE-R1]

Dibaca 608 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.