Dana KUR Rp 2 Triliun Harus Disalurkan ke OAP | Pasific Pos.com

| 22 July, 2019 |

Dana KUR Rp 2 Triliun Harus Disalurkan ke OAP

Headline Penulis  Selasa, 15 Maret 2016 13:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Legislator Papua, Wilhelmus Pigai

 

Jayapura,- Legislator Papua, Wilhelmus Pigai meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua agar dapat menyalurkan Rp 2 Triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada orang asli Papua dari total dana Rp 3 Triliun yang digelontorkan Pemerintah Pusat.

 “Dana KUR yang diberikan  Pemerintah Pusat tak hanya dinikmati oleh para pengusaha kecil dan menengah  dari luar Papua, akan tetapi dana Rp 2 Triliun dari total Rp 3 Triliun harus diberikan kepada orang asli Papua, baik yang sudah berjalan maupun UKM pemula,” desaknya, Senin (14/3).
Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp 100  hingga Rp 150 Triliun ke seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalu bank-bank penyalur, seperti Bank Mandiri, BRI, dan Bank BNI.
Namun di Papua, sambungnya, dana tersebut tidak disalurkan ke Bank Papua, karena Jaminan Kredit Papua (Jamkrida) dari APBD Pemerintah Papua. “KUR tersebut diberikan bagi masyarakat yang ingin meminjamkan uang dibawah Rp 25 juta tanpa jaminan seperi sertifikat. Bahkan jaminan bisa gunakan ijasah,”ujarnya
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan aturan nomor 561 dan mengeluarkan surat edaran kepada para Gubernur dan para bupati/Walikota se Indonesia, agar Pemerintah Daerah berkolaborasi, dengan melakukan kerjasama ke bank-bak penyalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat.
Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan bagi para pelaku usaha di masing-masing daerah sehingga masyarakat kecil bisa mendapat usaha melalu KUR. “Aturan yang sudah ditetapkan terhadap KUR, bisa mencegah pihak Bank main mata dengan pengusaha besar, sehingga dan KUR dapat tepat sasaran,” katanya.
Komisi II DPRP, kata Wilhelmus, akan  terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana KUR di Papua. “Jika masyarakat tidak mendapat KUR dan Jamkrida bisa melaporkan kepada kami di Komisi II. Kami akan menindaklanjuti dan menanyakan langsung ke bank-bank penyalur,” tukasnya.
Iapun berharap keapda Bank penyalur tidak mempersulit masyarakat yang ingin mengambil kredit di bank. “Pihak Bank jangan takut nasabahnya lari, kalau sudah diberikan kredit,  pemerintah harus melakukan pendampingan agar masyarakat kecil bisa maju seperti  pengusaha diluar Papua lainnya,”harapnya. (Syaiful)

Dibaca 356 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.