Fraksi Hanura Nilai Keliru, PNS Demo Kembalikan Otsus | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

Fraksi Hanura Nilai Keliru, PNS Demo Kembalikan Otsus

Headline Penulis  Jumat, 11 Maret 2016 12:48 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas

 

Jayapura,- Fraksi Hanura DPR Papua menilai keliru, atas aksi unjukrasa yang dilakukan Solidaritas Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua, di Kantor Gubernur Provinsi Papua, pada Senin (7/3) lalu. Dalam aksinya, PNS menuntut Otonomi Khusus di Papua dikembalikan ke Pemerintah Pusat.

“Itu aksi yang salah, kalau Otsus digencar-gencarkan dikembalikan, PNS tidak boleh ikut-ikutan. Karena ini bukan ranahnya birokrasi, sebagai pelaksana kebijakan pembangunan. Kalau PNS sudah berdemo itu keliru,” kata Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas dalam keterangan persnya di ruang Fraksi Hanura, Kamis (10/3).  
Menurutnya, PNS merupakan aparat sipil negara yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara. PNS juga merupakan aparatur sipil negara. “Kalau mau berdemo, PNS harus tanggalkan pakaian dulu. Jadi tidak ada itu PNS mendemo kebijakan negara. Karena mereka ini pelaku kebijakan,” paparnya.  
Yan mewanti-wanti agar demo serupa yang dilakukan PNS tidak boleh terulang kembali di Papua. “Kalau masyarakat atau Organisasi Masyarakat (Ormas) demo itu wajar-wajar saja,  tapi kalau PNS berdemo dengan symbol negara, maka saya suruh pulang. PNS tidak boleh tergiur,” ujar dia.
Ia memandang duduk persoalan di Papua bukan mengenai pengembalian dana Otsus, tetapi ada aspek lain apabila Otsus dikembalikan. Salah satunya, solusi apabila Otsus dikembalikan ke Pemerintah Pusat.
“Papua masih membutuhkan Otsus, untuk membangun masyarakat di Papua. Biarlan dewan mengoreksi kebijakan Pemerintah Pusat demi mengawal pembangunan di Papua, dalam era Otonomi Khusus,”katanya.  
Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur ini pun menilai masyarakat Papua belum sejahtera. Padahal Otsus sudah berjalan ditengah jalan untuk membangun Papua. “Sekarang kalau Otsus dikembalikan Pemerintah Provinsi Papua akan kehilangan segalanya. Ini yang harus dipikirkan lagi,” kata Yan.
Disinggung mengenai Freeport, menurut Yan, Pemerintah harus melibatkan masyarakat 7 suku. “Kalau bicara masalah Freeport, harus melibatkan masyarakat 7 suku. Apa mau mereka, saham, asset atau uang ?” tutupnya. (Syaiful)

Dibaca 409 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.