Bupati Jayawijaya Diangggap Menentang Adat dan Pemerintah | Pasific Pos.com

| 25 August, 2019 |

Bupati Jayawijaya Diangggap Menentang Adat dan Pemerintah

Headline Penulis  Senin, 07 Maret 2016 15:40 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Legislator Papua, Nason Utti

 

Jayapura,- Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo dianggap menentang adat dan Pemerintah Provinsi Papua dalam kelancaran proses seleksi anggota DPRP 14 kursi melalui daerah pengkatan diwilayah adat La Pago.

Menurut Legislator Papua, Nason Utti, yang juga anggota Komisi V DPR Papua,  John Wempi Wetipo telah menyangkap Jayawijaya sebagai pusat beradaban wilayah La Pago. Dimana Jayawijaya juga merupakan pintu masuknya Ijil ke Pegunungan.  “Semua orang tahu, pusat beradaban La Pago itu di Jayawijaya, tapi kenapa Bupati malah menyangkal,” ujarnya.
Menurut Nason, Bupati Jayawijaya belum memahami betul tentang ketata negaraan dan tatanan hukum di Indonesia. Padahal Undang – Undang Tahun 1945 pasal 8 sangat jelas dibahas tentang Affirmative action.
“Itu sama saja menentang UU Otsus Papua dan Perdasus Tahun 2014 tentang 14 kursi, yang telah diakomodir oleh bapak Gubernur yang delegasinya keluarnya Perdasus Nomor 6 tahun 2014,” urainya kepada Pasific pos melalui telepon selulernya.
Nason juga memandang pernyataan Bupati Jayawijaya yang mengklaim pengangkatan 14 Kursi DPR Papua sarat konflik, sangat keliru. Bahkan, Bupati dianggap telah memprovokasi proses kelancaran Panitia Seleksi 14 Kursi.
 “di Wamena, sarat konflik, berarti beliau telah memprovokasi. Saya menyesal, karena John Wempi Wetipo tidak pantas menjadi seorang Bupati, apalagi sampai 2 periode,” katanya.
Ia pun menambahkan bahwa wilayah koordinasi kerja Pansel Dapeng La Pago yang meliputi 10 kabupaten. Namun menyusul adanya penolakan ini, pihak Pansel mengalihkan kedudukan Dapeng La Pago ke kabupaten lain.
“Untuk wilayah La Pago itu, yakni Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Mambramo Tengah dan Jayawijaya. Jayawijaya sendiri pusat peradaban La Pago,” imbuh Nason. 
Sebelumnya, Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo, beralasan penolakan Panitia Seleksi (Pansel) Daerah Pengakatan untuk La Pago berkedudukan di wilayah Wamena, Ibukota Jayawijaya, karena pengangkatan 14 kursi DPR Papua, sarat konflik.
 “Pengangkatan 14 kursi DPR Papua saya nilai memiliki kepentingan yang sangat tinggi, sehingga bisa menimbulkan kerawanan bagi daerah yang jadikan pusat oleh para pansel pengangkatan di setiap wilayah. Sehingga saya menolak untuk wilayah La Pago di Kabupaten Jayawijaya,” tegas beberapa waktu lalu.
Menurut Wempi, tingginya sarat konflik pada proses seleksi 14 kursi DPR Papua, dengan melihat sejarah perjuangan anak-anak Papua kepada Pemerintah Pusat agar diberikan kebijakan kursi di DPR dengan model pengangkatan.
 “14 kursi pengangkatan di DPR Papua, murni perjuangan Barisan Merah Putih (BMP). Semua orang tau itu. Namun kenyataanya, pengangkatan tersebut di ambil alih pemerintah melalui DPR Papua, sehingga BMP tidak memiliki celah untuk bisa menseleksi atau menjabat di DPR Papua. Itu alasan terbesar saya mengapa daerah Jayawijaya tidak mau tuan rumah wilayah Pansel La Pago,” bebernya. (Syaiful)

Dibaca 540 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX