Bupati Jayawijaya Tolak Pansel 14 Kursi | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Bupati Jayawijaya Tolak Pansel 14 Kursi

Headline Penulis  Kamis, 03 Maret 2016 12:15 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Pansus 14 Kursi, Emus Gwijangge

 

Jayapura,-  Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo menolak Panitia Seleksi (Pansel) 14 Kursi Daerah Pengangkatan yang berkedudukan di Wamena. Penolakan itu sebagaimana surat Bupati pada 18 Januari lalu yang ditujukan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dalam surat bernomor 161/207/BUP, beber Ketua Pansus 14 Kursi, Emus Gwijangge, Bupati meminta Gubernur Papua meninjau kembali Jayawijaya sebagai wilayah koordinasi kerja Pansel Dapeng La Pago yang meliputi 10 kabupaten dan kedudukan Pansel Dapeng La Pago dialihkan ke kabupaten lain.
Pansus 14 Kursi pun, kata Emus, telah memindahkan Pansel Dapeng La Pago ke Kabupaten Yalimo, menyusul adanya permintaan Bupati Jayawijaya. “Kami menyesalkan sikap bupati Jayawijaya. Itu sama saja menentang UU Otsus Papua dan Perdasus Tahun 2014 tentang 14 kursi,” kata Emus kepada wartawan, Rabu (2/3)
Menurut Emus, seharusnya Bupati Jayawijaya bisa memberikan penjelasan secara rinci apa alasan permintaan pemindahan kedudukan Pansel Dapeng La Pago.
“Substansi penolakannya harus jelas. Saya sebagai ketua Pansus menyesalkan itu. Ada lima Dapeng di lima wilayah adat di Papua. Seharusnya dapat mengamankan kepentingan masyarakat asli Papua. Jangan mementingkan kepentingan diri sendiri,” tukasnya.



Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo

 

Menanggapi pernyataan Pansus 14 Kursi, Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo, beralasan penolakan Panitia Seleksi (Pansel) Daerah Pengakatan untuk La Pago berkedudukan di wilayah Wamena, Ibukota Jayawijaya, karena pengangkatan 14 kursi DPR Papua, sarat konflik.
 “Pengangkatan 14 kursi DPR Papua saya nilai memiliki kepentingan yang sangat tinggi, sehingga bisa menimbulkan kerawanan bagi daerah yang jadikan pusat oleh para pansel pengakatan di setiap wilayah. Sehingga saya menolak untuk wilayah La Pago di Kabupaten Jayawijaya,” tegasnya.
Menurut Wempi, tingginya sarat konflik pada proses seleksi 14 kursi DPR Papua, dengan melihat sejarah perjuangan anak-anak Papua kepada Pemerintah Pusat agar diberikan kebijakan kursi di DPR dengan model pengangkatan.
 “14 kursi pengangkatan di DPR Papua, murni perjuangan Barisan Merah Putih (BMP). Semua orang tau itu. Namun kenyataanya, pengangkatan tersebut di ambil alih pemerintah melalui DPR Papua, sehingga BMP tidak memiliki celah untuk bisa menseleksi atau menjabat di DPR Papua. Itu alasan terbesar saya mengapa daerah Jayawijaya tidak mau tuan rumah wilayah Pansel La Pago,”  bebernya. (Syaiful)

Dibaca 606 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.