Bupati Mimika Siap Berhadapan Dengan Hukum | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Bupati Mimika Siap Berhadapan Dengan Hukum

Headline Penulis  Rabu, 04 Maret 2015 17:30 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng Menunjukan Dokumen yang Dituding Palsu oleh Komisioner KPUD Mimika, Selasa (3/3).

“Sebagai Warga Negara, Saya akan Mentaati Hukum, Apabila Dipanggil Pihak Polda”

Jayapura,- Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyatakan kesiapannya berhadapan dengan hukum, terkait laporan dugaan pemalsuan tanda tangan dokuman Surat Keputusan (SK) 16a, tentang penetapan calon anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014 -2019.
Bupati Mimika juga menyampaikan kesediannya apabila dipanggil untuk memberikan keterangannya di Mapolda Papua. Dia juga akan mengikuti seluruh mekanisme dan tahapan hukum yang berlangsung di Polda Papua.
“Laporan polisi yang diajukan ke Polda Papua oleh pihak KPUD Mimika, akan saya ikuti dan sebagai warga negara yang baik pasti akan mentaati hukum, artinya apabila dipanggil untuk memberikan keterangan,” kata Bupati Eltinus saat ditemui wartawan di Jayapura, Selasa (3/3)..
Bupati juga menyatakan kesediaannnya memberikan keterangan secara menyeluruh, tentang laporan itu. Bahkan, Bupati mengklaim mempunyai dokumen-dokumen yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
“Saya pasti akan datang untuk memberikan keterangan sesuai dokumen yang ada ditangan saya. Itu terkait laporan di Polda Papua oleh Komisioner KPUD Mimika, Yohanes Kemong,” tegas dia.
Mengenai tudingan menghambat pelantikan anggota DPRD Mimika terpilih, Bupati membantah tudingan tersebut. Bahkan Bupati mengaku sangat mendukung dan menginginkan proses pelantikan anggota DPRD Mimika sesegera mungkin.
Hanya saja, sambungnya, ada alasan hukum yang harus dipertanggung jawabkan dan itu akan disampaikan dalam proses pemeriksaan di Polda Papua, bersama hal-hal yang bersifat teknis. “Ada hal-hal teknis,  saksi-saksi dan bukti-bukti  juga akan dipaparkan, sehingga menjadi terang bahwasanya sebagai Kepala Daerah,  tidak ada keinginan untuk menghambat proses pelantikan,” tuturnya.
Disinggung apakah pihaknya sudah menerima surat panggilan dari penyidik Ditreskrim Umum Polda Papua, Bupati mengklaim belum menerima panggilan sampai detik ini. “Saya sampai sekarang belum  terima panggilan dari Polda,” akunya.
Terkait SK 16a yang dituding palsu, Bupati menganggap SK tersebut sah dan terikat. Sebab, SK 16a sudah ditetapkan dalam Pleno terbuka pada 29 April 2014 di hadapan Muspida dan disaksikan oleh sejumlah partai politik di Kabupaten Mimika.
Bupati juga menegaskan bahwa SK 16a tidak pernah dicabut, sehingga secara hukum masih berlaku. “Kalau mengeluarkan putusan baru, maka putusan lama harus dibatalakan terlebih dahulu. Nah, asas hukum ini sangat ditaati oleh saya sebagai Kepala Daerah di Mimika,” katanya.
Dia juga mempertanyakan pernyataan Komisioner KPUD Mimika yang mengklaim telah menguji SK 20 keabsahannya di Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Padahal MK tidak pernah mengesahkan SK 20 adalah sah, justru SK 16 yang menjadi objek sengketa di MK.
Artinya,sambung dia, apabila MK menolak gugatan terhadapan SK 16, maka putusan harus kembali pada SK 16, bukan SK yang baru. “Jadi itu penafsiran keliru dari KPUD Mimika. Sebab, PTUN tidak pernah memeriksa substansi perkakranya, PTUN dia mengatakan tidak berwenang memeriksa perkara itu, artinya tidak keputusan SK mana yang sah,” jelas Bupati.
Dalam perkara ini, Bupati juga siap menggugat balik Komisioner KPUD Mimika, Yohanes Kemong, apabila dari hasil penyelidikan oleh Polda Papua, SK 16a dinyatakan asli. “Kemungkinan itu pasti ada, bila pembuktian oleh Polda Papua bahwa dokumen itu asli, maka saya akan lapor balik dalam hal ini Ketua KPUD Mimika,” tandasnya. (Syaiful)

Dibaca 456 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.