Gubernur “Cuek” Degngan Demo Pegawai RS Abepura | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Gubernur “Cuek” Degngan Demo Pegawai RS Abepura

Headline Penulis  Selasa, 23 Februari 2016 12:48 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Pegawai dan dokter RS Abepura saat menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin kemarin.

 

Jayapura,- Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH, cuek dengan aksi demo yang dilakukan pegawai dan dokter RS Abepura di kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (22/2) pagi kemarin.

Aksi demo pegawai dan dokter RS Abepura sebenarnya sudah diterima oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa. Saat membubarkan diri, pegawai dan dokter melihat gubernur tiba di Kantor gubernur dan kembali melakukan aksi demonya.
Sayang, aksi demo tersebut tidak mendapat respon dari gubernur. Bahkan gubernur sebelum masuk melalui pintu khusus menuju ruang kerjanya, menyampaikan kepada pegawai dan dokter untuk membubarkan diri dan kembali bekerja seperti biasa.
Kepada wartawan, Gubernur mengatakan, status dr. Jhon Manangsang adalah Pegawai Negeri Sipil. Sebelum dilantik kita sudah cek ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tapi dala perjalanan ada permainan dalam internal dan kemudian namanya dicoret. Inilah yang sedang kami cek ke BKN.“Saya sudah minta kepada kepala BKD Papua untuk segera cek ke BKN status dr. Manangsang. Mungkin ada yang tidak senang dengan dirinya sebagai Direktur RS Abepura,’’ tegasnya.
Diketahui puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dokter, dan perawat di rumah sakit Abepura mendesak Direktur Rumah Sakit Abepura, dr. Yohanis Manangsang mundur dari jabatannya.
Aksi para pegawai berlangsung sejak pukul 07.00 WIT. Aksi dimulai dengan orasi di pelataran pintu masuk RSUD Abepura. Pegawai membentangkan sepanduk meminta Direktur RDUD Abepura mundur dari jabatannya. Selanjutnya, puluhan petugas medis mendatangi Kantor Gubernur Papua untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Salah satu orator aksi unjuk rasa dari tenaga medis Sipke Wandik, mengatakan puluhan tenaga medis ini meminta Direktur RSUD Abepura dr. Yohanes Manangsang untuk segera diganti dengan pimpinan yang baru.
"Kami minta diganti karena yang bersangkutan nyata-nyata tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi manajemen," katanya.
Sipke menjelaskan Yohanes Manangsang juga dianggap tidak mampu melaksanakan kepemimpinan dan meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Abepura. "Untuk itu, kami minta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Abepura," ujarnya.
Dia menuturkan bagaimana mau menunjukkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai pasien, sedangkan tugas dan fungsi manajemen sebagai pimpinan saja tidak bisa dilaksanakan. "Kami akan menutup pelayanan di RSUD Abepura jika tuntutan mengganti pimpinan ini tidak dipenuhi," katanya lagi.
Dia menambahkan ini merupakan aksi unjuk rasa yang pertama kali dilaksanakan, di mana diharapkan ada kejelasan atas jawaban tuntutan ini agar pelayanan kesehatan di RSUD Abepura dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berjanji akan menjawab aspirasi yang disampaikan para tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, soal dr. Yohanis Manangsang selaku pimpinan.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, mengatakan saat ini Pemprov Papua sedang melakukan evaluasi terhadap pejabat pejabat provinsi, namun tidak keseluruhan hanya eselon III dan IV.
"Kalau untuk eselon II evaluasinya ada prosedur dan protapnya. Jadi kami akan tampung aspirasi ini untuk dibahas bersama gubernur dan segera akan ditindaklanjuti," katanya.
Menanggapi itu, Wakerkwa meminta tenaga medis di RSUD Abepura tetap melakukan pelayanan, karena masalah kinerja pimpinan menjadi urusann pemerintah provinsi Papua.
"Nanti saya bicara dengan gubernur untuk dikaji, yang jelas gubernur pasti akan melihat perkembangan kemudian ambil langkah-langkah. Saya minta tugas pelayanan terhadap pasien tetap jalan, karena tugas tersebut mulia,"  ucapnya.
Dia menambahkan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi menjadi program prioritas pemerintah provinsi Papua. Namun Untuk kesehatan kami anggap terlambat dan kami akan segera evaluasi hari ini. "Tunggu saja, pasti akan segera kami tindaklanjuti," ucapnya lagi. (Bams)

Dibaca 761 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.