Gubernur Larang Kepala SKPD Tinggalkan Tempat Tugas | Pasific Pos.com

| 22 August, 2019 |

Gubernur Larang Kepala SKPD Tinggalkan Tempat Tugas

Headline Penulis  Rabu, 17 Februari 2016 13:24 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH (tengah)

 

JAYAPURA,- Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilarang meninggalkan tempat tugas selama pemeriksaan BPK RI.

“Saya minta kepada pimpinan SKPD danstaf agar tidak meninggalkan Papua selama pemeriksaan BPK RI,” tegas Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH dalam arahannya pada pertemuan BPK RI Perwakilan Papua dan SKPD di Sasana Krida, Selasa (16/2) kemarin.
Gubernur meminta kepada seluruh jajarannya agar pro aktif selama pemeriksaan BPK ke depan.  “Jangan ketika sudah ada pemeriksaan baru mencari dokumen yang diminta,” tegasnya.
Bahkan Gubernur meminta kepada pimpinan SKPD dan staf agar tidak perlu menghadiri jika ada panggilan dari pemerintah Pusat. “Tidak boleh lagi ada orang memenuhi panggilan dari Jakarta, tidak usah ke Jakarta omong kosong semua. Kita selesaikan tugas kita disini,” tegasnya.
Izin larangan bagi pimpinan SKPD ini berlaku sampai selesai pemeriksaan BPK RI, bagi pejabat yang ingin keluar harus ada izin dan harus mengurus izin penting. “Kalau mau keluar harus izin dan harus urusan penting, kalau tidak penting tidak usah pergi,” ucap Enembe.
Gubernur mengaku, selama ini dirinya sering mendapat panggilan ke Jakarta. Namun, namun tidak mempuanyai tujuan.
“Saya selalu dipanggil ke Jakarta, tetapi tujuannya apa. Kita harap tunjuk kepada pemerintah pusat bahwa kita juga bisa, baik yang sudah terjadi dan maupun yang akan datang,” tandasnya.
Sementara untuk mempertahankan opini WTP, Gubernur mengaku, pihaknya sementara melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meraih opini WTP murni.
“Untuk meraih WTP murni. Kita sudah berkomiten meminta kepada BPK RI untuk memperbaiki atau mempertahankan hasil opini dari BPK RI,” jelasnya.
Kepada kepala SKPD dan staf agar melakukan perbaikan, sebab jika tidak dilakukan perbaikan. Maka temuan-temuan akan terus menumpuk,  yang selama ini mendapat sorotan luar biasa.
“Negara menyoroti Papua luar biasa. Kita sudah bekerja bagus, tetapi masih terus mendapat sorotan. Kita sudah jelas, otonomi khusus kita bagi 80:20, pos anggaran sudah jelas,” terang Lukas Enembe. (Bams)

Dibaca 381 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX