Gubernur : Jangan Lagi Saling Menjatuhkan dan Berkelahi | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

Gubernur : Jangan Lagi Saling Menjatuhkan dan Berkelahi

Headline Penulis  Selasa, 03 Maret 2015 13:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Pelantikan dan pengambilan sumpa janji Bupati Kabupaten Biak Numfor Thomas Alfa Edison Ondy, SE, oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH, di ruang sidang DPRD Biak, Senin (2/3).

“Thomas Ondy Resmi Jabat Bupati Biak Numfor”

Biak,- Gubernur Papua Lukas Enembe resmi melantik Wakil Bupati Thomas AE Ondy menjadi Bupati Biak Numfor, Senin (2/3) di ruang sidang Kantor DPRD Biak Numfor.
Pelantikan Bupati Biak dihadiri Forkompinda Papua dan Kabupaten Biak,  Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, para tokoh agama dan tokoh masyarakat ini diawali dengan pembacaan  Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  No.  131. 91-242 tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015,  tentang Pelantikan Wakil Bupati Biak Numfor menjadi Bupati Biak Numfor dan Pemberhentian Wakil Bupati Biak Numfor sisa masa jabatan tahun 2014 - 2019.
Acara pelantikan bupati ini diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, antara  Gubernur Papua dan Bupati Biak Numfor.
Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan pada tanggal 13 Maret 2014 yang lalu ditempat yang sama, dirinya sebagai gubernur  melantik  Drs. Yesaya Sombuk - Thomas AE Ondy  sebagai pasangan bupati dan wakil Biak Numfor.
Karena satu dan lain hal, maka Kemendagri mengeluarkan surat No. 131.91 - 4746. Tanggal 9 Desember 2014 tentang memberhentikan Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk, karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.
 Hal inilah yang membuat  kurang lebih 8 bulan lamanya  sejak Bupati Yesaya Sombuk  tersandung kasus korupsi dan tidak dapat melaksanakan  tugas dengan normal.
Disisi lain, wakil bupati  tidak dapat berbuat banyak dalam menjalankan roda pemerintahan, karena kewenangannya  yang terbatas. Oleh karena itu, sesuai dengan UU  No. 23 tahun 2014  tentang pemerintahan daerah, maka kekosongan jabatan bupati harus diisi oleh wakil bupati menjadi bupati.
"Keputusan Menteri Dalam Negeri ini baru diterima Pemerintah Provinsi Papua tanggal 17 Februari lalu,"aku Gubernur.
Menurut Gubenrur, dengan pelantikan ini, maka Bupati Thomas Ondy  memiliki kewenangan penuh untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga minta kepada Bupati Biak agar dapat merangkul semua pihak dalam menjalankan roda pemerintahan, sesuai visi dan misi.
Gubernur juga menekankan saat ini Papua  ada dalam fase kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan. "Pemprov Papua sedang melaksanakan fase ini, sehingga kabupaten diharapkan dapat mengikuti ini, untuk kemandirian dan kesejahteraan Papua. Saya juga meminta agar semua orang Biak bersatu dukung bupati,  sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan  dapat berjalan normal,"tukasnya.
Untuk itu, diharapkan masyarakat dapat mendukung penuh kepemimpinan Thomas Ondy, Jangan lagi saling menjatuhkan dan berkelahi. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban.
"Siapapun yang menjadi pemimpin pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita saling bantu supaya jangan dipecah - pecahkan.  Jangan melihat kekurangan tapi juga kelebihannya,"ujarnya mengingatkan.
Dijelaskannya lagi, Kabupaten Biak Numfor  dalam pemilukada serentak tahun  2018. Sehingga masa efektik kinerja Bupati Biak hanya tiga tahun lebih. Oleh karena itu, bupati segera melakukan koordinasi dengan parpol pendukung untuk mengisi kekosangan posisi wakil bupati. (Bams)

Dibaca 342 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.