Gubernur: Tidak Boleh Ada Belanja Rutin Pakai Dana Otsus | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Gubernur: Tidak Boleh Ada Belanja Rutin Pakai Dana Otsus

Headline Penulis  Selasa, 03 Maret 2015 13:42 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP,MH.

Jayapura,- Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengingatkan seluruh kepala daerah (bupati) di Papua untuk tidak menggunakan dana Otsus 80 persen untuk belanja rutin pada pemetintah daerah, tetapi harus dikelola secara baik dan terukur untuk kepentingan masyarakat.
Dikatakan gubenrur, kewenangan yang sudah diberikan kepada seluruh bupati di daerah, otomatis tanggung jawabnya  untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Oleh karena itu, tak boleh ada belanja apapun dari dana Otsus, kecuali bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Biak, Senin (2/3).
Gubernur juga minta kepada para bupati agar dalam menyusun APBD peruntukannya jelas. "Dana Otsus untuk kesejahteraan orang asli Papua dan itu turun untuk mereka. Jadi kalau sampai ada orang Papua yang miskin berarti pemerintah yang salah," ucapnya.
Selain itu, ujar Gubernur telah disepakati kedepan semua program di daerah dibuat dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA), tidak lagi gunakan Rencana Daerah (RD). "Jadi tahun ini sudah disepakati, tidak boleh lagi bupati rubah rubah dan peruntukannya untuk orang asli Papua, karena saat ini pemerintah Papua sedang disoroti berbagai pihak," katanya.
Dalam membangun Papua, kata Enembe, seluruh bupati yang ada diseluruh Papua memiliki tanggung jawab untuk bagaimana orang Papua terlepas dari berbaga persoalan yang sudah terjadi bertahun tahun. Itu yang paling penting, karena kita tidak akan lagi mengemis di Jakarta.
"Kita punya kekuatan sendiri untuk mengelola semua sumber daya alam yang ada demi memajukan rakyat Papua. Dana Otsus sangat kecil, 10 persen dari seluruh penerimaan APBD kita, tapi Pusat menilai itu sangat banyak, padahal apa yang dibawa keluar dari Papua lebih banyak dari apa yang diberikan untuk Papua," ucapnya.
Untuk itu, Enembe berharap dengan dana yang kecil ini para bupati bertanggung jawab, karena provinsi sudah mengubah pola pembangian dana Otsus yakni lebih besar ke daerah, sehingga tidak boleh lagi ada rakyat Papua yang menderita di atas tanahnya sendiri. "Meskipun kecil, tidak boleh lagi ada rakyat Papua yang menderita di atas tanahnya sendiri," kata Enembe. (Bams)

Dibaca 267 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX