Bupati Mimika Dilaporkan ke Polda Papua | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Bupati Mimika Dilaporkan ke Polda Papua

Headline Penulis  Selasa, 03 Maret 2015 13:39 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy bersama Ketua KPUD Mimika, Yohanes Kemong dalam Konfrensi Pers di Kantor KPU Papua, Senin (2/3).

Jayapura,- Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dilaporkan oleh Ketua KPU Mimika, Yahanes Kemong ke Direktorat Reskrim Umum Polda Papua, atas dugaan pemalsuan tanda tandangan dokumen Surat Keputusan (SK) penetapan calon anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014 -2019.
Dalam keterangan persnya di Kantor KPU Provinsi Papua, Ketua KPUD Mimika, Yohanes Kemong mengaku tidak pernah menandatangani SK Penetapan calon anggota DPRD Mimika terpilih tersebut. Namun SK tersebut telah dimasukan ke Kesbangpol oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.
Menanggapi dugaan pemalsuaan tanda tangan tersebut, Ketua KPU Papua, Adam Arisoy mendesak Kepolisian Daerah Papua memeriksa Bupati Mimika Eltinus Omaleng, atas diindikasikan melakukan perubahan nama-nama anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014-2019.
“Kami sudah meminta kepada pihak Polda Papua untuk mengambil tanda tangan itu diperiksa di Laboratorium Forensik.  Karena ada indikasi pemalsuan tanda tangan dokumen terhadap SK 16a  yang sekarang diprotes,” tegas Adam, Senin (2/3).
Menurut Adam, dalam SK Penetapan yang diduga dipalsukan tersebut telah terjadi perubahan nama nama anggota DPRD Mimika terpilih dengan nama –nama yang ditetapkan KPUD Mimika. KPU Papua juga akan tetap memperjuangkan keputusan awal yang dianggap telah final dan sah.
”Ada perubahan drastis terhadap nama-nama anggota DPRD. Inilah yang saya tanyakan kepada Ketua KPUD Timika, apakah ini benar kamu yang tanda tangan SK 16a, mereka mengaku tidak tanda tangan. Maka kami akan perjuangkan penetapan awal,”katanya.
Selain terindikasi memalsukan tanda tangan, kata Adam, Bupati Mimika juga disinyalir sengaja menghambat proses pelantikan anggota DPRD Mimika terpilih. “Ada indikasi upaya menghambat proses pelantikan anggota DPRD Mimika, maka itu kami pihak pihak berwajib menyelidikinya,” imbuhnya.
Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige saat dikonfirmasi terkait laporan dugaan pemalsuaan tanda tangan oleh Bupati Mimika menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap tanda tangan yang diduga palsu.
“Setelah registrasi, kita terbitkan laporan polisi yang kemudian ditindaklanuti dengan melakukan pemeriksaan di Labfor. Selanjutnya akan kita periksaa saksi-saksi yang mengetahui atau menyaksikan,” kata Patrige, Senin (2/3).
Patrige mengklaim dalam proses pemanggilan saksi-saksi sendiri, pihaknya membutuhkan waktu 3 hari.  Dalam penanganan kasus, pihaknya akan berkoordinasi dengan Forensik untuk memeriksa keabsahan dokumen yang dinyatakan palsu.
“Pada prinsipnya, penyidik tidak bisa menentukan dokumen tersebut palsu atau asli, maka perlu koordinasi dengan ahlinya,” kata Patrige.
Disinggung apakah akan ada pemanggilan terhadap Bupati Mimika selaku terlapor dalam kasus tersebut, Patrige menyampaikan bahwa dalam kasus ini, siapa saja bisa dipanggil untuk dimintai keterangannya. Namun, pihaknya akan membuktikan terlebih dahulu keabsahan dokumen yang dinyatakan palsu.
“Kita tidak langsung memeriksa orang yang disebut sebagai pelaku, sebelum dokumen itu sudah diketahui apakah asli atau palsu. Sebab, apabila kita terlanjut memanggil terlapor, sedangkan hasil Forensik menyatakan dokumen asli, maka akan menimbulkan masalah baru,” tegas Patrige.
Polda Papua juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan KPU maupun Kesbangpol mengenai  pelantikan anggota DPRD Mimika terpilih. “Kami sudah berkordinasi dengan KPU dan Kesbang yang bertanggung jawab dalam kompenen pelantikan tersebut, karna ada administrasi yang harus dipenuhi, baik ditingkat Kabupaten atau Provinsi,” imbuhnya. (Syaiful)

Dibaca 525 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX