12 Perusahaan Kayu di Papua Terindikasi Langgar UU Kehutanan | Pasific Pos.com

| 23 July, 2019 |

12 Perusahaan Kayu di Papua Terindikasi Langgar UU Kehutanan

Headline Penulis  Senin, 02 Maret 2015 12:11 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Setidaknya 12 perusahaan kayu di Papua telah terindikasi melakukan pelanggaran Undang – Undang (UU) di bidang kehutanan. Hal ini terungkap dalam operasi akhir tahun 2014 lalu  yang dilakukan Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan – Provinsi Papua.
Kepala Kehutanan Provinsi Papua Yan P Ormuseray mengaku saat ini kasusnya sedang diproses instansi yang dipimpinnya. “Kemarin saja di Jayapura dalam pengamatan kami setiap tengah malam itu, banyak sekali container keluar dari wilayah Keerom, sehingga kita mau membuktikan apakah semua container yang keluar ini membawa hasil hutan yang legal ataukah container – container itu membawa hasil hutan tanpa dokumen atau illegal. Dari hasil operasi inilah didapati 4 kontainer yang bermasalah,”ungkapnya.
Seperti diketahui 4 kontainer sitaan berisikan kayu bulat yang berhasil diamankan tim operasi penanganan hutan terpadu Provinsi Papua dan Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Papua belum lama ini di Poros jalan Arso km 9  Kabupaten Keerom.
Dari hasil tangkapan itu, berhasil diamankan kayu pacakan 4 kontainer berisikan kayu bulat jenis merbau dengan panjang 4 meter dan ketebalan 15 – 18 cm dalam bentuk campuran.
“Hasil operasi illegal loging yang dilakukan oleh tim operasi pengamanan hutan terpadu di Provinsi Papua, dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Papua, yang diback up oleh Satuan Polisi reaksi cepat BKSDA dan juga Sat Brimob Polda Papua beberapa waktu lalu,”terangnya.
Hasil operasi ini adalah bukan yang hal baru, karena tahun 2014 – 2015, Dinas Kehutanan sudah melakukan operasi sesungguhnya, karena ini adalah operasi yang kedua kali.
Operasi pertama di Nabire, mengingat volume peredaran yang disinyalir tanpa dokumen sangat tinggi. Menurut laporan intelijen polisi Dinas Kehutanan (Polhut) itu terjadi di Nabire. “Sementara ini kami sudah amankan dua perusahaan yang sementara ini dalam proses. Hasil hutan yang diamankan maupun dalam dokumen yang bisa diamankan itu, ada satu perusahaan A kurang lebih Rp. 22 milliar dan satunya kurang lebih Rp. 33 miliar dan sudah diamankan,”jelasnya.
Dijelaskannya lagi untuk sementara ini dihentikan pengiriman kayu bulat keluar dari Papua dan harus kayu olahan yang dibawa keluar Papua. “Di Papua untuk periode lalu telah ada kebijakan gubernur tentang peredaran hasil hutan. Tujuannya untuk mendapatkan nilai tambah, membuka lapangan, sehingga terbukanya isolasi daerah – daerah baru karena adanya perkembangan industry, sehingga rakyat kita punya mata pencaharian yang cukup. Sekaligus juga supaya meminimalisir illegal loging,”tukasnya. (Bams)

Dibaca 1530 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX