Bupati Tolikara Tak Setuju Pembagian Dana Otsus 60-40 | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Bupati Tolikara Tak Setuju Pembagian Dana Otsus 60-40

Headline Penulis  Kamis, 07 Januari 2016 08:35 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Bupati Tolikara Usman G Wanimbo

 

Jayapura - Bupati Tolikara Usman G Wanimbo menyatakan tak setuju usulan DPR Papua yang menginginkan perubahan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) dari 80-20 menjadi 60- 40 untuk Provinsi.

Usman memandang sudah tepat tentang kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe soal dana Otsus 80 untuk Kabupaten dan 20 untuk Provinsi.  "Saya tidak setuju, saya mendukung Gubernur Papua karena di provinsi itu tidak memiliki rakyat. Jadi rakyat itu ada di kabupaten/kota," ungkap Usman di Jayapura, Rabu (6/1).
Menurutnya, selama ini dana Otsus 80 persen cukup memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di kabupaten. Pihankya tetap mendukung kebijakan Gubernur Papua soal 80:20
"Jadi kami harap tetap dilanjutkan karena kebijakan itu memberikan banyak perubahan bagi daerah, dan ada kemajuan. Dampaknya sangat bagus untuk kami di daerah,” katanya.
Ia pun menilai penyerapan dana Otsus di daerah belum maksimal, lantaran faktor keterlambatan Pemerintah Pusat dalam mentransfer dana tersebut.  Pihaknya pun pernah menerima dana Otsus pada Oktober 2015, yang dinilai tak tepat.
"Nah bagaimana kita mau kerja kalau pengiriman sudah di bulan November. Ya terpaksa kita saving dana untuk tahun depan, dana itu hak daerah jadi tidak bisa dikembalikan ke pusat. Jadi pusat jangan marah daerah, karena  keterlambatan itu dari mereka sehingga penyerapan dana belum opotimal,"terang dia.
Usman mengklaim dana Otsus di Tolikara selama ini telah digunakan untuk kepentingan rakyat. Dimana 2015 lalu, Tolikara menerima dana Otsus sekitar Rp150 miliar, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Salah satunya, ia mencontohkan, progam Gerbang Mas, belanja tambahan infrastruktur dan  hanya sekitar 2 persen saja dialokasi ke administrasi.  "Sebenarnya itu tergantung dari kepala daerahnya. Kalau dia punya hati bahwa dana itu untuk rakyat, ya semestinya dipakai untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau ada yang mau bermain-main, silahkan karena ada sanksinya," ucapnya. (Syaiful)

Dibaca 437 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.